JAKARTA - Rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggelar retreat sekretaris daerah (Sekda) kian dimatangkan. Berbeda dengan agenda retreat kepala daerah yang sudah terlaksana sebelumnya, retreat kali ini dipastikan akan memiliki fokus tersendiri.
Materi pembahasan dan narasumber yang dihadirkan pun akan menyesuaikan dengan kebutuhan para Sekda sebagai aparatur sipil negara dengan posisi tertinggi di daerah.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, menegaskan bahwa perbedaan substansial menjadi ciri utama dalam agenda retreat Sekda. “Tentu isu-isinya akan berbeda karena ini sekda,” ujar Benni saat ditemui di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Senin (22 September 2025).
Materi Retreat Disesuaikan untuk Sekda
Menurut Benni, salah satu hal yang membedakan retreat kepala daerah dengan retreat Sekda terletak pada materi yang akan disampaikan. Jika kepala daerah lebih banyak dibekali dengan strategi kepemimpinan dan sinkronisasi kebijakan pusat, maka retreat Sekda akan berfokus pada penguatan fungsi administratif serta manajemen tata kelola pemerintahan.
Selain itu, Benni menyebut ada perbedaan pada narasumber yang akan hadir. Pihaknya masih mempertimbangkan apakah materi cukup diisi pejabat internal Kemendagri atau melibatkan lembaga lain.
“Nah ini masih kita bahas apakah nanti bersama Lemhannas lagi, atau cukup dengan lembagaan yang lain, seperti LAN mungkin, atau dengan Kemendagri saja, kemungkinan-kemungkinan seperti itu saja. Tapi ini memang masih dalam tahap persiapan, belum final,” jelas Benni.
Kesamaan dalam Isu Strategis
Meski demikian, Benni menekankan masih ada benang merah antara retreat kepala daerah dan Sekda. Kedua agenda sama-sama akan menyoroti kebijakan strategis pemerintah pusat yang wajib mendapat dukungan pemerintah daerah.
“Hal-hal yang bersifat strategis, kebijakan-kebijakan strategis, pasti akan disampaikan juga kepada Sekda,” tutur Benni.
Dengan demikian, retreat Sekda bukan sekadar forum orientasi, melainkan sarana penting untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menjalankan kebijakan pembangunan nasional.
Persiapan Teknis dan Anggaran
Hingga kini, rencana retreat Sekda belum final. Salah satu hal yang masih digodok adalah teknis pelaksanaan, terutama terkait waktu dan lokasi. Pemerintah belum menetapkan tempat resmi penyelenggaraan karena pembahasan anggaran belum selesai.
“Rencana kemarin pembiayaan untuk retreat ketiga itu melalui relaksasi. Relaksasi yang saat ini dalam proses,” kata Benni.
Dengan adanya skema relaksasi anggaran, pemerintah berupaya memastikan kegiatan ini berjalan tanpa menambah beban fiskal, sekaligus tetap memberi ruang bagi optimalisasi program prioritas lainnya.
Arahan Langsung Presiden Prabowo
Rencana retreat Sekda sejatinya merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden menilai bahwa kapasitas para Sekda perlu diperkuat mengingat posisi mereka sangat strategis dalam struktur birokrasi daerah.
Hal ini ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, saat mengisi materi pada retreat kepala daerah gelombang kedua di Jatinangor, Jawa Barat, Senin (23 Juni 2025). “Bapak Presiden sudah memberikan arahan kepada saya, retreat untuk sekda Provinsi, Kabupaten, Kota (se-)Indonesia nantinya, di Magelang,” ucap Tito.
Menurut Tito, ratusan Sekda yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan tertinggi di daerah. Karena itu, penting bagi mereka mendapatkan pembekalan khusus agar kinerja birokrasi di daerah semakin efektif.
Peran Sentral Sekda dalam Birokrasi Daerah
Sekretaris daerah memegang peranan vital sebagai motor penggerak birokrasi sekaligus penghubung utama antara kepala daerah dengan perangkat daerah. Posisi ini menjadikan Sekda sebagai figur kunci dalam memastikan jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan.
Retreat Sekda diharapkan tidak hanya menjadi ajang koordinasi, tetapi juga forum pembelajaran kolektif untuk memperkuat kompetensi dalam perencanaan, pengelolaan anggaran, hingga implementasi kebijakan strategis di lapangan.
Kritik dan Harapan
Di tengah persiapan ini, rencana retreat Sekda menuai respons beragam. Ada pihak yang menilai kegiatan ini kurang sejalan dengan semangat efisiensi anggaran. Namun, dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi II DPR, misalnya, menyatakan setuju dengan adanya retreat Sekda karena dapat memperkuat kapasitas birokrasi dan mempercepat sinkronisasi kebijakan.
Bagi pemerintah pusat, manfaat jangka panjang yang dihasilkan dari retreat ini dinilai jauh lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan. Dengan aparatur yang lebih terlatih dan memahami arah kebijakan nasional, diharapkan pemerintahan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik
Retreat Sekda merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang berkesinambungan. Melalui forum ini, Sekda akan memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pemahaman terhadap isu-isu strategis, memperkuat jejaring koordinasi, serta menemukan solusi inovatif dalam tata kelola pemerintahan.
Dengan dukungan Presiden, Kemendagri, dan lembaga terkait, program ini diharapkan mampu melahirkan Sekda yang lebih profesional, adaptif, dan siap menghadapi tantangan pemerintahan modern.
Benni menutup dengan optimisme, bahwa begitu anggaran dan teknis pelaksanaan rampung, retreat Sekda akan segera terlaksana. Forum ini diyakini menjadi momentum penting bagi penguatan kapasitas birokrasi daerah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.