TANJUNGPANDAN – Diskusi Perjuangan ke IX yang digelar oleh Komunitas Diskusi-17 Belitong pada Sabtu, 18 Januari 2025, di Kareso Resto and Garden, Jalan Gatot Subroto, Tanjungpandan, Belitung, berhasil mengangkat kembali isu penting tentang tata kelola pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung. Mengusung tema “Tata Kelola Pertambangan, Lingkungan Hidup, dan Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Bangka Belitung”, acara ini menjadi tempat bertemunya ide dan gagasan dari berbagai kalangan.
Dihadiri oleh 42 peserta, termasuk tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, akademisi, dan aktivis lingkungan, acara ini menghadirkan diskusi yang kaya dengan wawasan dari mereka yang berpengalaman di bidangnya. Beberapa narasumber yang berbicara dalam acara tersebut adalah Ir. H. Nazalius, M.Sc., mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Ir. H. Suryadi Saman, M.Sc., mantan Komisaris PT Timah Tbk; dan H. Muhtar Motong, Ketua Umum Alumni Presidium Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Anggota Komisi I DPRD Provinsi.
Pentingnya Diskusi dalam Menghadapi Krisis Ekonomi
Dalam sambutannya, Pj. Bupati Belitung, Mikron Antariksa, menekankan pentingnya diskusi ini sebagai langkah awal untuk mengatasi tantangan ekonomi yang tengah dihadapi daerah tersebut. "Berdasarkan data akhir tahun 2024, pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung terendah di Indonesia, yakni 0,18 persen. Salah satu penyebab utama adalah korupsi dalam tata kelola dan tata niaga timah yang mencapai Rp300 triliun sejak 2015-2022," jelas Mikron.
Ia juga menggarisbawahi perlunya kolaborasi lintas sektor untuk membangun ekonomi Bangka Belitung yang lebih kuat. “Kita harus optimis. Dengan memaksimalkan potensi yang ada, kita dapat bangkit kembali,” tambahnya, mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam perubahan.
Rekomendasi Strategis dan Resolusi dari Diskusi
Diskusi ini menghasilkan beberapa rekomendasi strategis yang diharapkan dapat menjadi panduan dalam langkah-langkah ke depan. Poin-poin penting dari resolusi yang dihasilkan antara lain:
1. Mendukung Langkah Hukum Kejaksaan Agung
Para peserta sepakat untuk mendukung sepenuhnya langkah yang ditempuh oleh Kejaksaan Agung untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan yang dianggap kontroversial serta penyelidikan terhadap 2.000 perusahaan tambang yang diduga melakukan kejahatan lingkungan hidup.
2. Pembentukan Pansus Pertimahan
Ada desakan kepada Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar segera membentuk Pansus Pertimahan. Hal ini diyakini penting untuk penyelesaian yang komprehensif terkait tata kelola timah di daerah tersebut.
3. Reklamasi Lahan oleh Pemerintah Pusat
Diskusi juga menekankan pentingnya pemerintah pusat untuk mengambil alih reklamasi dan reboisasi lahan kritis PT. Timah Tbk agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dan bukan hanya segelintir elit.
4. Perlindungan Sosial untuk Masyarakat
Masyarakat Kepulauan Bangka Belitung harus mendapatkan hak perlindungan sosial yang lebih dari hasil rampasan korupsi tata kelola dan tata niaga timah.
Perubahan untuk Masa Depan yang Lebih Cerah
Rizali Abusama, yang akrab disapa Bang Trek, sebagai Ketua Komunitas Diskusi-17, bersama Sekretaris Hasimi, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola industri timah. "Kita tidak bisa terus-menerus menyesali masa lalu. Yang perlu kita lakukan adalah belajar dari kesalahan dan mencari solusi terbaik untuk masa depan anak cucu kita," ujarnya menekankan.
Diskusi ini tidak hanya menjadi ajang untuk menyuarakan permasalahan, tetapi juga diharapkan menjadi momentum bagi semua pihak untuk menyatukan visi dalam menghadapi krisis ekonomi dan lingkungan yang sedang melanda. Rizali optimis bahwa jika strategi-strategi yang telah direncanakan dijalankan dengan baik, Kepulauan Bangka Belitung dapat kembali bangkit dan mencapai kemajuan yang diimpikan.
Komitmen untuk Bangka Belitung yang Lebih Baik
Akhir dari Diskusi Perjuangan ke IX ini tidak hanya diharapkan menjadi pembicaraan semata tetapi menjadi katalis bagi perubahan nyata di Bangka Belitung. Para peserta sepakat bahwa kekayaan alam daerah harus dikelola dengan bijak demi kesejahteraan masyarakat luas. Komitmen bersama ini diharapkan untuk terus diperjuangkan hingga resolusi yang dihasilkan dapat disampaikan kepada pihak-pihak terkait sebagai bentuk usaha kolektif menuju masa depan yang lebih baik untuk Bangka Belitung.