JAKARTA - Perum Bulog mulai merancang serta mempersiapkan program sertifikasi bagi unit usaha penggilingan rakyat yang ditargetkan resmi berlaku pada tahun 2027 mendatang. Kebijakan strategis ini dijalankan sebagai bentuk implementasi lanjutan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki adanya penguatan jaringan kemitraan serta upaya pemberdayaan secara menyeluruh terhadap unit-unit penggilingan berskala kecil milik masyarakat.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengemukakan bahwa sektor penggilingan rakyat memegang peranan krusial sebagai elemen esensial di dalam ekosistem rantai pasok pangan nasional. Oleh karena itu, pihak Bulog berkomitmen untuk senantiasa menggenjot peningkatan mutu dan kualitas para mitra penggilingan lewat program sertifikasi yang siap diimplementasikan pada tahun 2027.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Bulog harus hadir bersama rakyat dengan memperkuat kerja sama dan memberdayakan penggilingan-penggilingan kecil milik masyarakat. Mereka bukan sekadar mitra, tetapi bagian penting dari ekosistem pangan nasional.
Melalui peningkatan kualitas dan program sertifikasi pada 2027, kami ingin penggilingan rakyat semakin berdaya saing, memberikan nilai tambah bagi petani, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Rizal dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (31/7/2026).
Rizal menaruh harapan besar bahwa jalinan kemitraan yang semakin erat dengan kelompok penggilingan rakyat ini mampu membangun fondasi ekosistem perberasan nasional yang jauh lebih tangguh, memiliki standar kualitas tinggi, serta berkelanjutan, sekaligus memberikan sokongan nyata bagi ketahanan pangan di tanah air.
Sebagai catatan operasional terkini, Perum Bulog mencatat angka akumulasi serapan komoditas gabah dan beras yang sudah melalui proses kurasi telah menyentuh kisaran 3,5 juta ton. Sementara itu, posisi total volume ketersediaan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini telah berada di angka 5,4 juta ton.
Menurut pandangan Rizal, dengan semakin besarnya jumlah ketersediaan stok beras yang dikuasai, fokus orientasi Bulog saat ini tidak lagi sekadar mengejar target besaran volume serapan semata, melainkan turut memastikan bahwa aspek kualitas fisik beras senantiasa terjaga secara optimal agar mempunyai daya tahan simpan yang lebih panjang serta terjamin aman saat dikonsumsi oleh masyarakat luas.
“Saat ini prioritas kami bukan hanya menjaga jumlah stok, tetapi juga memastikan setiap butir beras yang disimpan memiliki kualitas terbaik sehingga tetap layak dikonsumsi masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Kualitas menjadi kunci dalam pengelolaan cadangan beras pemerintah,” jelasnya.
Jaga Harga Beras
Di sisi lain, instansi Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah mempersiapkan serangkaian langkah kebijakan stabilisasi harga guna memastikan harga komoditas beras di pasaran domestik tetap terkendali dengan baik. Langkah antisipasi ini diambil menyusul laporan resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mengonfirmasi bahwa fenomena iklim El Nino tahun 2026 telah aktif dan berpotensi mencapai level intensitas yang sangat kuat.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menerangkan bahwa dinamika kondisi di sektor hulu perberasan nasional terpantau masih berada dalam koridor yang relatif baik. Harga jual Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani masih bertahan pada posisi level harga yang memberikan keuntungan bagi petani, meskipun di sisi lain situasi tersebut turut berimbas pada penyesuaian kenaikan harga beras di tingkat penggilingan.
Bapanas mencatat hingga tanggal 30 Juli 2026, besaran rata-rata harga komoditas beras medium di tingkat penggilingan secara nasional telah menyentuh angka Rp13.251 per kilogram (kg), sedangkan untuk jenis beras premium berada di kisaran harga Rp14.673 per kg.
Kendati demikian, pergerakan harga beras medium di tingkat konsumen terpantau masih berada dalam kendali yang stabil, sementara harga beras premium hanya menunjukkan sedikit deviasi kenaikan di atas ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Guna meredam potensi terjadinya gejolak lonjakan harga akibat hantaman dampak negatif El Nino, pemerintah berencana mengoptimalkan penguatan berbagai program intervensi pasar, mulai dari menggencarkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), mengintensifkan distribusi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), hingga mempercepat jadwal penyaluran bantuan sosial pangan beras.
“Beras memang ada beberapa yang agak naik sedikit tapi cukup stabil. Namun demikian, pertama Gerakan Pangan Murah terus digencarkan pemerintah. Kedua, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan beras medium digencarkan ke pasar-pasar. Ini karena di beberapa pasar, kami lihat masih harus dioptimalkan,” ujar Ketut.
Selain program-program tersebut, pemerintah juga menjadwalkan percepatan pelaksanaan distribusi penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua yang direncanakan mulai dieksekusi pada bulan Agustus 2026.
Adapun realisasi total penyaluran Cadangan Beras Pemerintah sepanjang kurun waktu bulan Januari hingga Juli 2026 telah sukses mencapai angka 1,43 juta ton.
Jumlah tersebut secara rinci terakumulasi dari penyaluran beras SPHP pada periode Januari-Februari sebanyak 221.050 ton, distribusi SPHP kurun waktu Maret-Juli sebesar 552.380 ton, serta alokasi program bantuan pangan tahap pertama yang mencapai 662.880 ton.