JAKARTA - Pemerintah secara resmi memperkenalkan sistem digitalisasi penerbitan akta kelahiran yang terhubung langsung dengan pusat layanan kesehatan masyarakat. Peluncuran tersebut diresmikan secara simbolis oleh Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, beserta sejumlah pejabat penting bertempat di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta, pada hari Selasa (11/8/2026).
Melalui terobosan layanan ini, data persalinan yang tercatat di balai pengobatan mampu disinkronkan secara langsung dengan sistem administrasi kependudukan. Dengan demikian, proses pengurusan akta kelahiran dapat dirampungkan secara jauh lebih cepat dan praktis bagi masyarakat.
Lewat sambutannya, Tito memaparkan bahwa pengembangan inovasi digital tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Menurut pandangannya, basis data kependudukan merupakan salah satu fondasi vital dalam perumusan layanan digital nasional karena sifatnya yang terus diperbarui seiring dinamika peristiwa kependudukan di berbagai daerah.
Ia menjelaskan bahwa wilayah kabupaten serta kota yang melayani langsung warga akan terhubung secara terpadu dengan server Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
“Jadi, ada yang lahir, ada yang wafat, ada yang pindah, ada yang single, ada yang baru, dan lainnya. Itu bergerak setiap menit,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa.
Ia menambahkan, pemanfaatan data kependudukan kini telah berkembang luas dan digunakan ribuan pengguna dari berbagai instansi pemerintah maupun sektor lain.
Integrasi dengan berbagai sumber data tersebut dapat mendukung pelayanan publik yang lebih mudah, akurat, dan tepat sasaran. Salah satu pemanfaatan integrasi layanan itu dilakukan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
Tito menyebutkan, data kependudukan dapat dipadankan dengan berbagai sumber data lain sehingga pemerintah memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi penerima manfaat.
“Kalau seandainya dia dijabarkan oleh kepala desa atau mungkin bupati untuk masuk penerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos), Rp 600.000 tunai Program Keluarga Harapan (PKH), beras 10 kilogram (kg), kalau terkoneksi semua, itu ketahuan,” katanya.
Pengalaman dalam menyelaraskan ragam pangkalan data tersebut lantas dijadikan landasan utama dalam merancang layanan administrasi kependudukan yang terhubung dengan sektor kesehatan.
Tito menyambut baik inisiatif Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengintegrasikan SATUSEHAT dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), khususnya dalam penerbitan akta kelahiran.
Melalui integrasi tersebut, proses administrasi yang sebelumnya mengharuskan orangtua mengurus dokumen secara berjenjang, mulai dari tingkat lingkungan hingga kantor pelayanan administrasi kependudukan, dapat dipangkas.
Data kelahiran yang tercatat di fasilitas kesehatan dapat langsung terhubung dengan sistem administrasi kependudukan.
“Langsung connect, bayi yang lahir hari itu juga akan langsung kami keluarkan akta kelahirannya,” ucap Tito.
Ia menambahkan, akta kelahiran yang telah diterbitkan secara digital dapat disampaikan kepada orangtua melalui fasilitas kesehatan tempat anak dilahirkan maupun melalui kanal komunikasi yang tersedia.
Di sisi lain, digitalisasi tersebut tidak hanya menyasar kelahiran yang berlangsung di fasilitas kesehatan.
Pemerintah juga akan memperkuat mekanisme pelaporan kelahiran yang berlangsung di luar fasilitas kesehatan agar tetap dapat tercatat dalam administrasi kependudukan.
Dalam perhelatan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Prihati Pujowaskito, serta jajaran pejabat terkait turut hadir mendampingi.