JAKARTA - Pemerintah Indonesia secara konsisten mengucurkan alokasi subsidi bagi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite (RON 90) maupun Solar Subsidi. Langkah intervensi harga ini dilakukan guna menjamin masyarakat golongan menengah ke bawah tetap sanggup menjangkau harga BBM dibandingkan dengan tarif keekonomian yang sebenarnya.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menerangkan bahwa selisih angka tersebut berujung menjadi beban fiskal yang mesti ditanggung oleh anggaran negara melalui APBN. Pihak pemerintah diwajibkan menutup celah perbedaan antara tarif jual domestik dengan harga riil, sehingga beban kas negara kian membengkak.
Eddy mengungkapkan, tarif asli Pertalite sesungguhnya menembus Rp16.100 per liter. Namun lantaran memperoleh suntikan subsidi negara, harga jual Pertalite saat ini dapat ditekan menjadi Rp10.000 per liter. Di sisi lain, Solar subsidi yang memunyai tarif keekonomian Rp12.000 per liter hanya dilepas seharga Rp6.800 per liter di pasaran.
"Hari ini kami subsidi, Biosolar kami harganya kalau Ibu Bapak beli, Biosolar Rp 6.800. Berapa harga produksinya? Rp 12.000 keekonomiannya. Kami beli Pertalite Rp 10.000, dimanapun Rp 10.000. Berapa nilai keekonomiannya? Rp 16.100," katanya dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia beberapa waktu yang lalu.
Tingginya ketergantungan pasokan energi domestik terhadap pasokan impor menjadi pemicu utama kerentanan sektor energi nasional. Kondisi ini dipicu oleh besarnya tingkat konsumsi BBM nasional yang menembus 1,6 juta barel per hari (bph), sementara kapasitas produksi dalam negeri cuma berkisar 600 ribu bph.
Eddy memberikan penekanan bahwa ketimpangan tersebut memicu tekanan hebat pada ketahanan fiskal. Pasalnya, pemerintah dipaksa menggelontorkan dana lebih besar demi mendatangkan bahan baku impor dari luar negeri.
"Hari ini dari segi ketahanan energi, kami masih menggantungkan harapan pada impor. Untuk menggerakkan mobilitas ekonomi kami secara keseluruhan. Ini kemudian membawa tekanan kepada fiskal kami," tuturnya.
Bukan sekadar komoditas BBM, harga pasaran liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) yang disubsidi negara juga menyerap porsi anggaran yang sangat masif pada setiap tabungnya.
Eddy membeberkan bahwa nilai keekonomian riil dari tabung gas melon tersebut sebenarnya berada di angka lebih dari dua kali lipat dibanding harga yang dibayar masyarakat, yakni menyentuh Rp56.000 per tabung. Namun pasca disubsidi pemerintah, harganya melandai di kisaran Rp20.000 hingga Rp21.000 per tabung.
"LPG 3 kg, Ibu Bapak, harganya kurang lebih Rp 20.000-Rp 21.000. Keekonomiannya Rp 56.000. Jadi dalam satu tabung LPG 3 kg ada subsidi pemerintah Rp 36.000. Kami kebutuhannya (LPG) adalah 8 juta ton per tahun. 80 persen impor," jelasnya.
Besarnya gelontoran subsidi ini dipandang menjadi tantangan pelik lantaran pola penyalurannya dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Mengutip data Dewan Energi Nasional (DEN), mayoritas dana subsidi energi justru tidak dinikmati oleh kelompok masyarakat penerima manfaat yang berhak, sehingga mendesak untuk segera diperbaiki.
"Menurut Dewan Energi Nasional, 63 persen subsidi energi kami salah sasaran," kata Eddy.
Maka dari itu, ia menegaskan bahwa optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan serta akselerasi program dekarbonisasi menjadi pilar kunci agar Indonesia sanggup mengurangi ketergantungan pada beban impor di masa depan.
"Jadi transisi energi yang kami lakukan saat ini adalah bagian dari commitment kami untuk melakukan dekarbonisasi tersebut. Dan menurut saya hari ini target dekarbonisasi melalui transisi energi tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, tetapi seluruh dunia," tandasnya.