JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat telah menjembatani business matching senilai Rp285 miliar hingga Juli 2026. Nominal tersebut terbagi atas pembiayaan inklusif sebesar Rp150 miliar serta pembiayaan berkelanjutan senilai Rp135 miliar.
Capaian tersebut terealisasi setelah delapan lembaga keuangan bersama UMKM mitra BI melangsungkan penandatanganan kesepakatan pembiayaan. Komitmen ini mencakup empat kesepakatan pembiayaan inklusif dan empat kesepakatan pembiayaan berkelanjutan.
Prosesi penandatanganan tersebut disaksikan secara langsung oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman bersama Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman.
Pihak yang terlibat dalam penandatanganan ini mencakup perwakilan dari BRI, BCA, BSI, Mandiri, SMBC, Panin Bank, OCBC, dan BNI bersama UMKM mitra masing-masing dalam ajang Gebyar Pembiayaan yang digelar Bank Indonesia sebagai bagian dari Karya Kreatif Indonesia 2026 di JICC Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Aida menyampaikan bahwa realisasi tersebut diproyeksikan akan terus melonjak seiring penyaluran pembiayaan hingga penutupan tahun 2026. Untuk mendukung hal tersebut, BI memperkuat strategi pengembangan sektor UMKM secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Upaya yang dijalankan Bank Indonesia mencakup penguatan kapasitas usaha, pembenahan rekam jejak keuangan, peningkatan visibilitas bisnis, hingga perluasan akses pasar.
“Selanjutnya, BI mempertemukan UMKM dengan lembaga pembiayaan untuk memfasilitasi akses pembiayaan. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar semakin banyak UMKM memperoleh pembiayaan, berkembang, dan naik kelas,” tutur Aida dalam keterangannya, Sabtu (22/8/2026).
Lebih lanjut, Aida menjelaskan bahwa BI bertindak sebagai katalisator dalam memperkuat pembiayaan UMKM, baik dari sisi supply maupun demand. Dari sisi supply, Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) menyalurkan insentif likuiditas kepada perbankan yang mengucurkan kredit ke UMKM.
Sementara itu, Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dialokasikan untuk memperluas jangkauan pembiayaan inklusif. Dari sisi demand, akselerasi digitalisasi pembayaran berbasis QRIS dimaksimalkan guna membangun rekam jejak transaksi usaha.
“Penguatan ekosistem pembiayaan UMKM ke depan memerlukan komitmen yang konsisten, inovasi yang adaptif, serta sinergi yang semakin erat antara Bank Indonesia, Pemerintah, sektor keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya," kata Aida.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa dukungan pembiayaan wajib dibarengi dengan peningkatan kapasitas serta perluasan akses pasar agar para pelaku usaha dapat terus bertumbuh sekaligus menjaga kualitas pembiayaan.
Hingga 20 Agustus 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat telah menembus Rp197 triliun bagi 3,05 juta UMKM, di mana 65% di antaranya mengalir ke sektor produksi. Pemerintah juga terus mengoptimalkan layanan UMKM melalui integrasi platform digital SAPA UMKM—sebuah platform yang menyatukan beragam informasi dan layanan pengembangan usaha dalam satu ekosistem—serta mendorong sinergi business matching demi memperluas pembiayaan yang tepat sasaran.
“Pembiayaan yang ditandatangani hari ini diharapkan dapat menjadi modal bagi penambahan kapasitas usaha, perluasan pasar, dan peningkatan omzet," ujar Maman.