JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) secara kontinu melatih para akuntan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna membenahi laporan pertanggungjawaban keuangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono menekankan bahwa sasaran utama dari penyelenggaraan pelatihan tersebut yakni menjamin tata kelola uang rakyat di dapur MBG berlangsung kredibel serta dapat dipertanggungjawabkan.
"Tujuan dilaksanakan training ini bagaimana laporan keuangan, uang yang Anda kelola di semua dapur adalah uang rakyat. Uang yang Anda kelola, masak, dan bagikan dalam bentuk makanan kepada penerima manfaat adalah uang rakyat, bersumber dari rakyat dan pertanggungjawabannya harus jelas," kata pria yang akrab disapa Mas Dar itu, dalam kanal resminya di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Mas Dar menegaskan, apabila ada kelalaian dalam pertanggungjawaban Program MBG, maka banyak implikasi yang akan berpengaruh pada kerugian negara, mengingat BGN memegang alokasi APBN paling besar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Mulai dari administrasi, gugatan-gugatan, bahkan sampai pidana karena itu menyangkut kerugian negara kalau pelaporan kami tidak prima. Maka, dari detik ini, yang lalu biarlah berlalu, keruwetan-keruwetan yang timbul dari kebijakan lalu biarlah berlalu. Saya ingin setelah ini BGN dan Kemenkeu (berkolaborasi), kemudian pelaporan pertanggungjawabannya jelas, jadi by sistem sudah bisa dipertanggungjawabkan, sehingga Anda (akuntan SPPG) tidak perlu lagi direpotkan di kemudian hari ada temuan dan lain sebagainya," paparnya.
Menurutnya, langkah transformasi perbaikan tata kelola MBG tidak dapat cuma menyasar aspek pelayanan MBG kepada penerima manfaat, melainkan laporan serta pertanggungjawaban keuangannya mesti dikelola dengan baik.
"Ke depan, akan ada terus perbaikan-perbaikan. Saya yakin, yang tadinya tidak ada atau enggak bisa itu kemudian menjadi repot, tetapi lama-lama nanti kalau terbiasa, pekerjaan kami akan dimudahkan," ucap Mas Dar.
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program MBG sebesar Rp240 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Menkeu Purbaya memaparkan belanja program pendidikan dalam RAPBN 2027 dipatok mencapai Rp820,9 triliun. Dari total dana tersebut, alokasi Program MBG ditujukan untuk 60,6 juta penerima manfaat.
Kemenkeu turut memperketat pengawasan eksekusi anggaran Program MBG dengan memaksimalkan jaringan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di seluruh penjuru Indonesia.
Purbaya menyampaikan jajaran Kanwil DJPb di tingkat kabupaten/kota telah melangsungkan survei ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tiap-tiap daerah demi memantau beragam dimensi pelaksanaan program MBG.