JAKARTA - Pertamina Patra Niaga tengah merancang serta mengembangkan sistem biometrik sekaligus memperkuat basis data demi menjamin penyaluran BBM dan elpiji bersubsidi agar jauh lebih tepat sasaran. Terobosan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mewujudkan tata kelola subsidi yang presisi.
Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyiapkan skema sistem subsidi tepat bagi kedua jenis produk energi tersebut.
“Kami sudah menyiapkan sistem bentuk subsidi tepat dan ini untuk BBM dan elpiji,” ujarnya dalam temu media di Yogyakarta, Jumat.
Terkait dengan distribusi elpiji bersubsidi, Pertamina sejauh ini telah memberlakukan Merchant Apps Pertamina (MAP) yang menginstruksikan konsumen untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) saat hendak menebus elpiji 3 kg. Skema ini sekarang sedang dimatangkan ke arah teknologi biometrik.
“Sekarang kami sedang kembangkan ke arah biometrik dengan Dukcapil. Kami lagi bekerja sama untuk bisa nanti transaksi elpiji dengan menggunakan biometrik,” jelas Eko.
Eko turut menandaskan bahwa implementasi pembelian elpiji 3 kg memanfaatkan pemindaian biometrik ini sejatinya masih berada dalam fase pengujian lapangan.
Adapun untuk komoditas BBM bersubsidi semisal Pertalite dan Biosolar, Pertamina saat ini masih mengandalkan penggunaan kode batang melalui aplikasi MyPertamina.
Eko memaparkan bahwa Pertamina turut menggalang kerja sama lintas sektor bersama kementerian, lembaga, hingga instansi terkait untuk memperkokoh basis data kendaraan bermotor.
Langkah penguatan basis data ini berkaitan erat dengan agenda pemerintah yang berencana menata kembali mekanisme pembelian BBM bersubsidi demi efisiensi penyaluran.
“Kami belum tahu kebijakannya nanti apakah menggunakan kebijakan pengaturan desil maupun tipe kendaraan. Kami sedang menunggu arahan dari pemerintah,” kata Eko.
Dari sisi anggaran, pemerintah tercatat telah menggelontorkan alokasi subsidi energi senilai Rp210,1 triliun atau menyerap porsi 65,87 persen dari keseluruhan total anggaran subsidi pada APBN 2026 yang menyentuh Rp318,9 triliun.
Apabila digabungkan dengan komponen kompensasi, maka akumulasi anggaran pemerintah dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional mencapai Rp381,3 triliun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebelumnya mengutarakan bahwa opsi pembatasan alokasi Pertalite bersubsidi untuk kelompok masyarakat kategori desil 9–10 masih harus menanti proses validasi data.
Pemerintah saat ini terus melakukan verifikasi tingkat akurasi data desil penduduk guna memastikan efektivitas serta ketepatan penyaluran Pertalite bersubsidi di lapangan.