Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama, meskipun anggaran yang dialokasikan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, sejumlah Rp 213,5 miliar telah dialokasikan untuk membiayai 71 paket pekerjaan infrastruktur, yang mencakup berbagai proyek penting mulai dari jalan, jembatan, gedung perkantoran, sistem penyediaan air minum (SPAM), irigasi, hingga drainase.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin, menegaskan bahwa fokus pada infrastruktur adalah bagian integral dari visi dan misi pimpinan daerah serta merupakan kebutuhan mendesak masyarakat. "Sesuai ploting APBD 2025, pagu anggaran untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 213,5 miliar, terbagi untuk 71 paket pekerjaan," ungkap Rinaldi.

Pembagian paket pekerjaan tersebut terdistribusi dalam beberapa bidang, dengan 29 paket untuk Bidang Bina Marga yang mencakup pembangunan jalan dan jembatan. Sementara itu, Bidang Sumber Daya Air (SDA) mendapat 16 paket, Bidang Penataan Bangunan Gedung delapan paket, dan Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Pemukiman (PLPP) sebanyak 20 paket, yang terdiri dari dua paket untuk SPAM dan 18 paket drainase. "Kami bekerja untuk menyukseskan visi misi kepala daerah dalam pembangunan infrastruktur," tambah Rinaldi.

Meskipun alokasi tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 325 miliar untuk 108 paket, pembangunan tetap diarahkan untuk mencapai hasil maksimal. Tahun lalu, anggaran lebih banyak tersebar untuk proyek fisik jalan dan jembatan dengan nilai pagu Rp 289 miliar. Selain itu, terdapat alokasi untuk bendung dan jaringan irigasi sebesar Rp 15 miliar, drainase Rp 10 miliar, gedung Rp 9 miliar, serta sarana air minum dan sanitasi senilai Rp 2 miliar.

Rinaldi mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya, proyek jalan dan jembatan menggarap 74 paket, termasuk enam paket jembatan dan 68 paket untuk ruas jalan. "Pengerjaan tahun ini sebenarnya sudah ada yang tender dini, terutama yang masuk proyek strategis kabupaten. Tetapi, kami masih menunggu arahan pimpinan. Kami masih menunggu arahan TAPD terkait SE yang baru keluar," jelasnya.

Namun, penundaan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut terjadi karena adanya Surat Edaran Bersama Nomor SE-900.1.3/6629.A/SJ dan SE-1/MK.07/2-24 tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025. Lima paket proyek yang masuk lelang dini pun terpaksa ditunda pelaksanaannya.

Terlepas dari penundaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto tetap optimistis dapat mempercepat pembangunan. Diharapkan sejumlah paket proyek yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat segera masuk proses lelang pada bulan depan. "Untuk proyek yang bersumber dari dana transfer ke daerah kita menunggu Permenkeu tentang dana transfer, tetapi di luar itu, ya lanjut, misalkan, bersumber dari PAD," tambah Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Mojokerto, Yuni Laili Faizah.

Dengan tetap mempertahankan komitmen dalam pembangunan infrastruktur, diharapkan Kabupaten Mojokerto dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Perhatian pada infrastruktur diharapkan mampu membawa peningkatan kualitas hidup dan kemudahan aksesibilitas bagi warga Kabupaten Mojokerto. Langkah pemerintah ini juga bertujuan untuk menjawab kebutuhan publik akan infrastruktur yang layak dan berdaya saing tinggi.