JAKARTA - Permasalahan transportasi di Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, kembali mencuat ke permukaan setelah tragedi tenggelamnya Speedboat Dua Nona di perairan Pulau Manipa pada Jumat, 3 Januari 2025. Insiden tragis tersebut menewaskan delapan warga dan memicu aksi protes dari mahasiswa Maluku yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Muda Maluku-Jakarta (JAMM-Jakarta). Puluhan mahasiswa mengadakan demonstrasi damai di depan Gedung Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, Kamis, 16 Januari 2025.

Unjuk rasa ini mengedepankan tuntutan terhadap Kemenhub RI untuk segera mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Maluku dan Dishub Kabupaten SBB. Para mahasiswa menilai ada dugaan pengabaian dalam penyediaan fasilitas transportasi yang aman dan layak, khususnya transportasi laut, bagi masyarakat di SBB.

Koordinator aksi, Adi Indra Kadimas, dalam orasinya menekankan bahwa demonstrasi ini merupakan wujud kekhawatiran dan tuntutan masyarakat SBB yang merasa terpinggirkan terkait layanan transportasi. "Kami menuntut perhatian serius dari Kementerian Perhubungan terkait tragedi speedboat yang menewaskan delapan warga SBB. Hingga kini, fasilitas transportasi laut yang layak dan aman belum tersedia di wilayah ini," kata Adi dalam rilis yang diterima pada Jumat, 17 Januari 2025.

Adi juga menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan transportasi laut bagi masyarakat. Menurutnya, absennya pemerintah dalam memastikan fasilitas yang memadai dapat berakibat fatal di masa depan. "Transportasi yang layak dan aman adalah hak masyarakat. Kemenhub harus segera turun tangan untuk memastikan tanggung jawab ini terpenuhi, terutama di wilayah SBB," tegasnya.

Aksi unjuk rasa tersebut di bawah pengawasan ketat aparat kepolisian, untuk memastikan kegiatan berlangsung dengan aman dan damai. Para mahasiswa bukan hanya sekadar menyuarakan keresahan, tetapi juga mengajukan solusi dengan mendesak Kemenhub untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat terkait. Mereka mendesak evaluasi terhadap Kepala Dishub Maluku dan Kepala Dishub SBB meminta agar ada penegakan tanggung jawab dari pihak pemerintah yang berwenang.

Dalam kesempatan itu, JAMM-Jakarta mengadakan pertemuan dengan perwakilan Kemenhub, Budi Rahardjo, S.Sos., M.Si., guna menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. "Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dan SBB, beserta pihak-pihak yang bertanggung jawab, harus dievaluasi. Pemerintah tidak boleh abai terhadap keselamatan masyarakat," ungkap Adi.

Selain menuntut evaluasi, aksi ini juga mendesak pemerintah untuk hadir lebih proaktif dalam menyelesaikan masalah transportasi di SBB. Mahasiswa berharap dengan tindakan nyata dari pemerintah maka tragedi serupa tidak akan terulang dan tidak akan menambah trauma masyarakat setempat. "Kami berharap pemerintah segera bertindak agar tragedi ini tidak meninggalkan trauma berkepanjangan bagi masyarakat SBB," pungkas Adi.

Tuntutan mahasiswa ini menjadi pengingat bahwa infrastruktur yang layak adalah kunci dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang mengandalkan transportasi laut sebagai jalur utama. Demonstrasi ini menambah tekanan bagi Kemenhub dan pihak terkait untuk mengambil langkah konkret dalam meningkatkan pelayanan publik di Maluku, khususnya di Seram Bagian Barat.

Dengan insiden tragis yang baru-baru ini terjadi, masyarakat berharap bahwa suara mereka tidak hanya menjadi angin lalu, melainkan menjadi titik awal perubahan bagi perbaikan sistem transportasi yang lebih aman dan efisien. Aksi protes ini menjadi seruan bagi pemerintah untuk memikul tanggung jawab dan menunjukkan kehadiran nyata bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil seperti SBB.

Sementara pemerintah pusat dihadapkan dengan berbagai tuntutan peningkatan infrastruktur lokal, demonstrasi ini tetap mencerminkan harapan bahwa perubahan dapat terwujud melalui kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah demi masa depan yang lebih baik.