Kristia Budiyarto, yang dikenal dengan nama Dede Budhyarto, saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Pelni sejak November 2020. Namanya kini menjadi perbincangan hangat di kalangan publik terkait status pendidikannya yang diduga tidak sesuai dengan informasi yang tertera pada laman resmi PT Pelni.

Menurut pemberitaan dari Tempo.co, dalam profil resminya, PT Pelni mencantumkan bahwa Kristia Budiyarto adalah lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Namun, fakta mengejutkan muncul dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) yang tidak mencatat nama Kristia Budiyarto sebagai alumnus Universitas Hasanuddin. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keabsahan informasi tersebut.

Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar turut menanggapi isu ini. Menurut informasi dari pihak universitas, yang akrab disebut sebagai Unhas, mereka memang tidak memiliki Fakultas Ilmu Komunikasi. Unhas hanya menyediakan Program Studi Ilmu Komunikasi di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP).

Kekeliruan informasi ini mengundang perhatian publik dan memicu diskusi di berbagai platform media sosial. Banyak pihak mempertanyakan keterbukaan dan transparansi terkait profil pendidikan seorang pejabat publik. Namun, hingga berita ini ditulis, baik Kristia Budiyarto maupun PT Pelni belum memberikan klarifikasi resmi terkait polemik status pendidikan tersebut.

Pakar komunikasi dan pengamat pendidikan, Dr. Ari Santoso, turut memberikan pendapatnya terkait masalah ini. "Keterbukaan informasi pendidikan bagi seorang pejabat publik sangat penting untuk memastikan kredibilitas dan integritas yang bersangkutan. Publik berhak mengetahui latar belakang pendidikan yang sebenarnya dari seorang figur publik," ungkapnya.

Situasi ini juga diperkeruh oleh catatan Kristia Budiyarto di media sosial. Dia sempat dikenal luas dengan julukan "buzzer Jokowi," posisi yang membuatnya sering menjadi sasaran kritik dan kontroversi di ranah publik. Namun, terlepas dari kontroversi tersebut, Kristia belum memberikan pernyataan atau tanggapan resmi mengenai tuduhan terbaru terkait status pendidikannya.

Isu ini mengingatkan kita akan pentingnya verifikasi data, terutama bagi entitas besar seperti PT Pelni yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan akurasi informasi yang disampaikan kepada publik. Pengamat sosial, Rina Wijayanti, juga menyampaikan, "Instansi terkait harus segera melakukan investigasi internal untuk memastikan bahwa setiap informasi yang diumumkan telah melalui proses verifikasi yang tepat."

Kejadian ini seakan mencerminkan perlunya perbaikan sistem pencatatan dan pengarsipan data pendidikan di Indonesia, untuk mencegah terjadinya kesalahan informasi di masa depan. Selain itu, penting bagi individu maupun institusi untuk dapat bertanggung jawab terhadap informasi yang dipublikasikan, guna menjaga kepercayaan publik.

Publik masih menunggu klarifikasi resmi dari pihak terkait untuk mendapatkan gambaran jelas dan tuntas mengenai isu ini. Polemik yang mencuat ke permukaan ini diharapkan dapat segera teratasi demi menjaga kredibilitas semua pihak yang terlibat, khususnya PT Pelni sebagai salah satu BUMN penting di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam hal data pribadi maupun institusional menjadi semakin mendesak. Kasus Kristia Budiyarto ini menjadi pembelajaran berharga bagi banyak pihak tentang pentingnya menjaga integritas melalui kejujuran informasi yang disampaikan kepada publik.

Dengan segala dinamika yang terjadi, diharapkan Kristia Budiyarto maupun PT Pelni segera mengambil langkah-langkah untuk menjernihkan situasi serta memastikan bahwa kasus serupa tidak terjadi di kemudian hari. Bagi masyarakat, kasus ini menjadi pengingat akan krusialnya kejujuran informasi, yang menjadi pondasi utama dalam membangun kepercayaan publik.