Harga elpiji melon atau gas elpiji tiga kilogram yang menjadi andalan masyarakat kelas menengah ke bawah di wilayah Jawa Timur mengalami kenaikan harga eceran tertinggi (HET). Keputusan ini dituangkan dalam SK Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur No. 100.3.3.1/801/KPTS/013/2024 yang menetapkan kenaikan dari Rp16 ribu menjadi Rp18 ribu. Dampak dari kenaikan harga ini memicu kekhawatiran dari berbagai pihak, khususnya dari kalangan legislatif daerah yang khawatir harga di pasaran justru akan melambung lebih tinggi.
Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Djainur Ridho, mengungkapkan adanya banyak pengaduan dari masyarakat terkait kenaikan HET tersebut. "Aspirasi yang disampaikan warga itu mereka khawatir elpiji tiga kilogram yang dijual di kios-kios, harganya bisa melambung tinggi," ujar Djainur Ridho pada Kamis, 16 Januari 2025. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, mengingat kenaikan harga berpotensi memberatkan warga, terutama kelompok menengah ke bawah yang sangat mengandalkan subsidi pemerintah.
Pengawasan Harga di Pasaran
DPRD Situbondo berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat terhadap penjualan gas elpiji melon ini. Pria yang akrab disapa Jainur itu menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal penjualan isi ulang elpiji melon agar tidak ada pedagang yang menjual di atas harga yang telah ditetapkan. "Langkah ini selain untuk mencegah kenaikan harga tinggi juga meredam kekhawatiran warga setelah ditetapkan perubahan HET,” jelas Jainur.
Secara politik, DPRD akan menggelar pertemuan dengan pemerintah daerah, agen, distributor, hingga aparat penegak hukum untuk memastikan tidak adanya kenaikan harga di atas HET yang sudah ditentukan. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin agar masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan yang lebih tinggi dari seharusnya.
Peninjauan Langsung ke Lapangan
Sebagai bagian dari upaya pengawasan, DPRD Situbondo merencanakan turun langsung ke lapangan dalam waktu dekat. Peninjauan ini bertujuan untuk memeriksa persediaan tabung gas elpiji melon di agen-agen maupun di berbagai pangkalan. Langkah ini penting guna mengantisipasi kelangkaan di masyarakat yang dapat memicu kenaikan harga secara spekulatif.
Djainur Ridho juga meminta masyarakat yang ekonomi mapannya sudah stabil agar tidak menggunakan tabung elpiji melon. “Kalau warga itu sudah kaya masih menggunakan gas elpiji tiga kilogram, bisa-bisa permintaan semakin tinggi. Kalau sudah seperti itu, biasanya ada pedagang yang curi kesempatan untuk menaikkan harga, maka kasihan dengan warga yang tidak mampu,” katanya. Dengan mengajak masyarakat yang lebih mampu untuk beralih ke gas yang tidak bersubsidi, permintaan terhadap gas elpiji melon diharapkan dapat dikendalikan.
Dampak Kenaikan Harga di Masyarakat
Naiknya harga elpiji melon tentunya menimbulkan efek domino dalam perekonomian masyarakat, terutama bagi usaha mikro yang sangat bergantung pada konsumsi gas bersubsidi ini. Banyak pengusaha kecil, seperti penjual gorengan, terpaksa menyesuaikan ukuran produk mereka sebagai respons terhadap kenaikan harga gas. Dampak ini menunjukkan betapa kritisnya peran elpiji melon dalam mendukung ekonomi kecil menengah di Indonesia.
Seiring dengan perubahan HET ini, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk aktif melakukan sosialisasi mengenai kebijakan baru ini, sehingga masyarakat dapat memahami dan beradaptasi dengan kondisi yang ada. Pemerintah juga didorong untuk memastikan distribusi yang adil dan merata agar tidak terjadi daerah yang mengalami kelangkaan.
Secara keseluruhan, kolaborasi antara pemerintah, legislatif, agen distribusi, dan masyarakat sangat krusial untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan bahwa subsidi benar-benar tepat sasaran. Adanya upaya pengawasan ketat dan langkah-langkah preventif dari para pemangku kepentingan sangat diharapkan agar dampak dari kenaikan harga ini bisa diminimalisir dan tidak merugikan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
