Dalam langkah strategis terbaru yang berpotensi mengubah wajah pembangunan di Indonesia, pemerintah mengumumkan pemangkasan anggaran infrastruktur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif unggulan dari Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini diumumkan dalam acara 'Semangat Awal Tahun 2025', yang diselenggarakan oleh IDN Times di Jakarta, dan menghadirkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Thomas Djiwandono.
Pemangkasan anggaran ini merupakan upaya pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan efisien, mengurangi beban APBN, serta memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta. Dalam sambutannya, Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa komunikasi strategis dengan privatisasi melalui skema seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) akan diperkuat untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang tetap berlanjut meski anggarannya dipangkas.
"Anggaran infrastruktur dikurangi bukan berarti infrastruktur dinomorduakan," kata Thomas saat menjelaskan rencana kebijakan tersebut pada 17 Januari 2025. “Strateginya adalah mendorong peran lebih besar dari sektor swasta melalui Public Private Partnership (PPP), sehingga pemerintah bisa fokus menggunakan APBN untuk proyek jangka panjang dan non-komersial.”
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu dari beberapa program 'quick win' Presiden Prabowo yang mendapatkan perhatian besar dari pemerintah. Program ini bertujuan untuk menyediakan akses makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat, dan dipandang sebagai investasi penting untuk masa depan bangsa.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebutkan bahwa alokasi anggaran untuk MBG pada tahun 2025 diproyeksikan meningkat secara signifikan menjadi Rp 140 triliun, naik drastis dari alokasi sebelumnya sekitar Rp 71 triliun. "Penambahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada sekitar 17 juta orang di akhir tahun. Dengan tambahan dana Rp 140 triliun, kami berharap bisa menjangkau lebih dari 80 juta orang," ungkap Zulkifli.
Perubahan prioritas anggaran ini bukan tanpa alasan. Pemerintah menegaskan bahwa program MBG tidak hanya menangani masalah kesehatan dan gizi di masyarakat, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional dan memperbaiki kualitas hidup generasi mendatang. Di samping itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya program renovasi sekolah dan peningkatan swasembada pangan dan energi, yang semuanya menjadi bagian dari program quick win pemerintahannya.
Kebijakan ini mendapat berbagai tanggapan dari pengamat ekonomi dan masyarakat luas. Beberapa mengapresiasi fokus baru pemerintah dalam mengatasi aspek kritis seperti kesehatan dan pendidikan, sementara sebagian lainnya khawatir tentang bagaimana sektor infrastruktur dapat tetap berjalan efektif dengan dukungan yang lebih berkurang dari sisi anggaran publik.
Para ahli dari berbagai kalangan juga menegaskan pentingnya pemantauan ketat dalam pelaksanaan PPP untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Mereka menekankan bahwa keterlibatan sektor swasta harus dapat menjamin kualitas dan keberlanjutan proyek infrastruktur yang selama ini diandalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Meskipun demikian, pengalihan anggaran ini disadari sebagai salah satu strategi pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat sosial ekonomi yang lebih luas. Pemerintah berkeyakinan bahwa melalui sinergi antara anggaran publik dan investasi swasta, Indonesia dapat terus meningkatkan kinerja pembangunan sambil menyejahterakan masyarakat secara merata.
Dengan demikian, bagaimana kebijakan ini akan berdampak jangka panjang terhadap infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat menantikan bagaimana implementasinya di lapangan. Namun satu hal yang pasti, perubahan ini menunjukkan fokus pemerintah dalam mengedepankan kualitas SDM dan kesehatan masyarakat sebagai prioritas nasional yang semakin dicermati.
