Presiden Prabowo Subianto menyelenggarakan rapat terbatas bersama para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka. Pertemuan ini membahas agenda penting: percepatan program pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa sejak pemerintahan baru dimulai pada 20 Oktober 2024, pemerintah telah berhasil membangun sekitar 40 ribu unit rumah untuk masyarakat yang membutuhkan. "Kami akan membuat skema yang legal, memiliki kepastian hukum, dan berkeadilan bagi masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan," ujar Maruarar. Langkah ini diperkuat melalui optimalisasi lahan negara, termasuk aset sitaan dari kasus korupsi, tanah eks BLBI, serta Hak Guna Usaha (HGU) yang tak diperpanjang.

Sorotan utama dari pertemuan ini adalah komitmen Presiden Prabowo untuk tidak hanya mendukung masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi juga kelompok masyarakat di sektor informal, seperti pedagang kaki lima dan penjual bakso, yang seringkali tidak memiliki penghasilan tetap. Pemerintah tengah merancang skema pembiayaan khusus agar mereka juga dapat memiliki rumah. "Keadilan harus mencakup semua golongan, termasuk pekerja sektor informal," tegas Maruarar.

Pemerintah juga menyiapkan berbagai kebijakan pro rakyat, antara lain penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 0 persen, pembebasan PPN selama enam bulan untuk rumah di bawah Rp2 miliar, serta pengurangan drastis waktu pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari yang sebelumnya 45 hari menjadi hanya 10 hari. Di Tangerang, bahkan proses ini bisa selesai dalam kurun waktu empat jam saja.

Di bidang diplomatik, Presiden Prabowo juga menunjukkan keberhasilannya dalam meningkatkan minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di sektor properti. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tanah air. "Kami mempersiapkan tim yang solid agar investor mendapatkan kejelasan terkait legalitas, lokasi, dan hak serta kewajibannya. Namun, kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama," jelas Maruarar mengenai strategi untuk menarik investasi asing sementara mempertahankan kesejahteraan nasional.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa semua kebijakan yang diambil bertujuan utama untuk memberikan kemudahan dan keadilan bagi rakyat kecil agar memiliki rumah yang layak, terjangkau, dan mudah diakses. Upaya ini bukan sekadar janji, tetapi sudah mulai terwujud dengan proyek-proyek perumahan baru yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menyoroti aspek ekonomi, skema kebijakan ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan di sektor properti, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Selain itu, kemudahan kepemilikan rumah juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Di tengah sorotan atas masalah korupsi, seperti yang belakangan terjadi, di mana Presiden Prabowo juga turut mengomentari vonis 50 tahun bagi pelaku korupsi senilai Rp300 triliun, pemerintah tampak berusaha menunjukkan komitmennya terhadap program-program yang berdampak langsung pada rakyat. Dengan fokus utama pada percepatan penyediaan perumahan, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial serta memberikan peluang yang lebih adil bagi semua lapisan masyarakat.

Dengan langkah nyata dan dukungan kebijakan yang kuat, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo bergerak cepat untuk merealisasikan visi besar mereka: negara yang adil dan sejahtera, di mana setiap warga negara berhak atas tempat tinggal yang layak. Kebijakan ini tidak hanya menjanjikan, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi jutaan keluarga di Indonesia yang menginginkan masa depan yang lebih baik.