JAKARTA – Kenaikan harga gas kembali menjadi momok bagi kalangan industri, kali ini menghantam sektor produksi gelas kaca. Asosiasi Produsen Gelas Kaca Indonesia (APGI) mengaku berada dalam posisi terjepit akibat keputusan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terkait kebijakan Harga Gas Regasifikasi yang melambung hingga US$ 16,67 per MMBTU. Ketidakpastian mengenai kelanjutan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) memperburuk situasi.

Kebijakan ini berlaku dari tanggal 1 Januari hingga 31 Maret 2025, dengan tujuan mengkompensasi biaya produksi gas regasifikasi yang meningkat. Namun, bagi produsen gelas kaca, kebijakan ini dianggap terlalu memberatkan, terutama ketika sektor tersebut sudah tertekan oleh lonjakan biaya hingga 25% - 30% dari total biaya produksi hanya untuk penggunaan gas.

Ketua APGI, Henry T. Susanto, dalam pernyataannya hari Senin, 6 Janmuari 2025 menyebutkan, “Dengan naiknya harga gas lebih dari dua kali lipat dibandingkan HGBT, perhitungan kami biaya gas akan memakan sekitar 40% - 50% dari total biaya produksi.”

Situasi ini semakin memprihatinkan ketika dikaitkan dengan tren penurunan daya beli masyarakat dan meningkatnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi pasar yang lesu memaksa produsen gelas kaca untuk menahan kenaikan harga jual produk mereka, meski biaya produksi meroket.

"Akibatnya, kenaikan harga gas ini harus diserap oleh pabrik yang kemudian akan menggerus habis keuntungan dan bahkan banyak pabrik yang akan merugi," imbuh Henry, menyoroti bahwa beban tersebut harus ditanggung penuh oleh produsen.

Kondisi ini semakin mendesak APGI untuk meminta perhatian pemerintah dalam menindaklanjuti program HGBT secara lebih serius. Program ini dinilai sangat penting untuk memberikan stabilitas harga gas bagi industri, yang pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan sektor manufaktur di Indonesia, termasuk industri gelas kaca.

APGI meyakini bahwa dengan pelaksanaan program HGBT yang konsisten dan jelas, dampak positifnya tidak hanya akan dirasakan oleh kalangan produsen, tetapi juga dapat memacu daya saing industri manufaktur skala nasional. Sebuah langkah krusial di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Menelaah situasi ini lebih jauh, APGI juga berharap bahwa kebijakan terkait gas di masa mendatang bisa lebih melibatkan stakeholder dari kalangan industri. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil sejalan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang dihadapi oleh sektor industri.

Selain itu, wacana tentang perluasan penerapan harga gas tertentu bagi lebih banyak sektor industri menjadi salah satu usulan yang tengah dipertimbangkan. Diharapkan, dengan kebijakan yang lebih inklusif dan berfokus pada kepentingan bersama, pertumbuhan ekonomi nasional dapat didorong lebih kuat melalui kestabilan sektor industri.

Ketidakstabilan harga memang selalu menjadi ancaman bagi keberlangsungan industri, terutama bagi produsen yang sangat bergantung pada harga energi sebagai salah satu komponen biaya utama. Kenaikan harga tanpa kepastian jangka panjang akan sulit diserap tanpa menimbulkan dampak negatif, baik bagi produsen maupun konsumen akhir.

Dengan merebaknya kekhawatiran ini, langkah proaktif dari pemerintah dan perusahaan penyedia energi seperti PGN sangat dibutuhkan untuk menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi pelaku industri. Bukan sekadar kelangsungan usaha yang dipertaruhkan, tetapi juga kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan.

Sebagai penutup, APGI dengan tegas menyatakan bahwa di tengah ancaman kenaikan harga gas ini, dialog dan komunikasi antara pihak terkait sangat krusial. Menemukan titik temu yang dapat menyelaraskan kepentingan ekonomi pemerintah dengan kebutuhan industri akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan energi yang lebih baik ke depan.