Proyek ambisius pembangunan rumah murah di Indonesia kini mendapatkan momentum positif dengan keterlibatan sejumlah negara. Pejabat tinggi Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, telah memastikan bahwa negara-negara seperti Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), Turki, dan Singapura siap memberi dukungan finansial dalam proyek pembangunan rumah murah. Proyek tersebut diharapkan dapat memberikan solusi perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan target 7 juta unit rumah.

Kesepakatan signifikan sudah ditandatangani antara pemerintah Indonesia dan Qatar, yang akan berkontribusi dalam pembangunan 1 juta unit apartemen di Indonesia. Hashim menyatakan bahwa Qatar memiliki potensi untuk meningkatkan investasi mereka hingga 3-5 juta unit rumah dan apartemen. "Komitmen pemerintah Qatar akan membantu hingga 3-5 juta rumah dan apartemen. Artinya, potensi investasi dari Qatar bisa mencapai 4-6 juta unit penghunian MBR," jelas Hashim.

Sementara itu, Uni Emirat Arab juga dijadwalkan untuk menyelesaikan penandatanganan serupa pada akhir Januari, dengan proyek 1 juta unit rumah dalam pandangan. "Nanti tanggal 31 Januari, insyaallah, nanti disaksikan oleh Presiden di istana nanti dari Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, itu nanti 1 juta perumahan. Berarti itu 5-7 juta hanya dari dua negara," tambah Hashim.

Peran investor Qatar, Sheikh Abdul Aziz Al Thani, menjadi sorotan utama dengan rencana injeksi dana sebesar USD 16.000 hingga USD 20.000 per unit rumah. Dengan rencana pembangunan 1 juta unit, nilai total investasi diperkirakan mencapai USD 16-20 miliar, atau sekitar Rp 262,14 triliun hingga Rp 327,67 triliun menggunakan kurs Rp 16.383,85 per dolar AS. "Nilainya, misal dari Qatar, itu apartemen kurang lebih 16-20 ribu USD per unit, dikalikan 1 juta berarti 16-20 miliar USD. Itu dari swasta," lanjut Hashim.

Selain investasi asing dari Qatar dan UEA, negara lainnya juga turut serta. Turki telah menandakan minat untuk membangun sekitar 50 ribu unit rumah, sementara Singapura berkomitmen untuk 100 ribu unit. Pentingnya kerja cepat dari pemerintah Indonesia juga diakui oleh Hashim. "Pemerintah RI telah bergerak cepat, terlihat dalam 3 bulan terakhir sudah berkomitmen membangun 7 juta lebih rumah," katanya.

Adapun lokasi untuk proyek perumahan ini telah dipilih berdasarkan lahan strategis yang tersedia. Hashim menjelaskan bahwa salah satu lokasi penting adalah daerah Kalibata di Jakarta Selatan, yang memiliki luas sekitar 24 hektare. Selain itu, lahan di Danau Metland (Cibitung) dengan luas 41 hektare yang merupakan milik Kementerian Pertahanan, serta di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat seluas 30 hektare, juga menjadi target pembangunan. "Lokasi pertama itu di Kalibata, 24 hektare, dimiliki oleh pemerintah pusat, Setneg itu bekas kompleks BPN. Terus ada tanah milik Kementerian Pertahanan, 41 hektare di danau Metland (Cibitung), terus ada 30 ha di Kemayoran, itu punya Setneg juga," beber Hashim.

Tidak hanya memenuhi kebutuhan perumahan, konsep Transit Oriented Development (TOD) juga diusulkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang mengarahkan agar setiap stasiun kereta api di Indonesia, terutama di kota-kota besar, harus dilengkapi dengan rumah susun. "Instruksi pak Prabowo, bila memungkinkan setiap stasiun KA di Indonesia terutama di kota-kota besar itu harus ada rumah susun, itu namanya TOD,” tambah Hashim.

Dengan komitmen dan langkah cepat dari pemerintah dan keterlibatan dari berbagai negara, proyek ambisius ini diharapkan dapat menyediakan solusi perumahan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang masuk dalam kategori penghasilan rendah. Semangat kolaborasi dan investasi ini bukan hanya meningkatkan ekonomi nasional, tetapi juga memperkuat hubungan diplomasi dengan negara-negara partner.