Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta terus meningkatkan komitmennya dalam mencegah serta menangani kasus kekerasan seksual, terutama di kawasan transportasi publik. Berkoalisi dengan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), langkah progresif kini ditempuh melalui pembentukan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) yang terintegrasi di seluruh koridor layanan Transjakarta.

Kekerasan seksual di transportasi umum merupakan salah satu isu yang kerap menghantui warga Jakarta. Merespons tantangan ini, Dinas PPAPP berusaha menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan melindungi penumpang dari segala bentuk pelecehan. Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Mochammad Miftahulloh Tamary, menekankan pentingnya pembentukan Pos SAPA sebagai salah satu strategi utama dalam mengatasi masalah ini.

“Pos ini dilengkapi dengan petugas yang telah dilatih khusus untuk menerima pengaduan terkait kekerasan seksual dan memberikan rujukan ke lembaga terkait untuk tindak lanjut,” ujar Miftahulloh. Para petugas di Pos SAPA tidak hanya bertugas mendengarkan aduan, tetapi juga memberikan pemahaman dan edukasi kepada korban mengenai hak dan langkah-langkah hukum yang bisa diambil lebih lanjut.

Selain itu, pos-pos ini juga menjadi lokasi strategis untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mengenali dan melaporkan tindakan kekerasan seksual. Program ini diharapkan mampu mematahkan stigma sosial yang seringkali membuat korban enggan melaporkan kasus yang mereka alami. Dengan menanamkan pemahaman bahwa korban tidak sendirian dan mendapatkan dukungan penuh, diharapkan dapat meningkatkan pelaporan dan penanganan kasus secara efektif.

Wujud nyata dari Pos SAPA ini merupakan salah satu bagian dari strategi holistik yang mencakup pelatihan berkala untuk meningkatkan kapasitas dan sensitivitas petugas Transjakarta dalam menangani isu kekerasan seksual. Dinas PPAPP juga mengadopsi pendekatan kolaboratif dengan menggandeng berbagai pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas peduli perempuan dan anak, untuk memperkuat jaringan perlindungan.

Penyediaan fasilitas ini menjadi krusial mengingat jutaan orang memanfaatkan layanan Transjakarta setiap harinya, menjadikannya sebagai transportasi publik utama di ibu kota. Oleh karena itu, menciptakan sistem yang responsif dan bersifat preventif adalah prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar. Pos SAPA juga bekerjasama dengan pusat layanan terpadu untuk korban kekerasan agar memudahkan akses terhadap layanan kesehatan, psikososial, serta pendampingan hukum bagi para korban.

Di samping itu, upaya sosialisasi juga gencar dilakukan dengan melibatkan berbagai media publikasi agar masyarakat lebih paham akan keberadaan Pos SAPA serta hak dan layanan yang bisa mereka akses. Sosialisasi ini tak hanya bertujuan menyebarluaskan informasi, tetapi juga mengubah mindset masyarakat agar lebih peka dan proaktif terhadap isu kekerasan seksual.

Melalui program ini, diharapkan bahwa korban kekerasan seksual tidak lagi merasa terstigmatisasi dan takut untuk melapor. Sebaliknya, mereka diharapkan merasa lebih berdaya untuk berbicara dan mencari keadilan. Langkah ini menandai babak baru dalam upaya menciptakan ruang publik yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual, sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah DKI Jakarta dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak di wilayahnya.

Dengan penerapan Pos SAPA di seluruh koridor Transjakarta, diharapkan kasus-kasus kekerasan seksual di transportasi publik bisa semakin berkurang, dan rasa aman bisa dirasakan oleh setiap penumpang. Keberadaan Pos SAPA diharap bisa menjadi model bagi wilayah lain untuk mengadopsi langkah serupa dalam mengatasi isu kekerasan seksual di tempat umum. Upaya ini juga berfungsi sebagai pengingat bagi semua pihak bahwa tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah adalah tanggung jawab bersama.