JAKARTA - Keputusan pemerintah untuk memangkas subsidi transportasi publik demi mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memantik keprihatinan di kalangan akademisi. Salah satu suara yang menonjol adalah Djoko Setijowarno, akademisi dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat. Djoko menilai, pemotongan ini dapat berimplikasi negatif terhadap akses pendidikan dan ekonomi masyarakat.

Menurut Djoko, keberadaan transportasi umum bukan hanya mengenai kemacetan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan. "Angkutan umum tidak berbicara soal kemacetan, tetapi korelasinya besar terhadap kemiskinan. Daerah miskin biasanya memiliki akses terhadap transportasi buruk," ujarnya.

Pemangkasan subsidi ini pun dikritik karena dianggap dapat mengorbankan sektor lain yang juga krusial dalam upaya mewujudkan target Indonesia Emas 2045. Djoko menyatakan, "Janji memberikan subsidi angkutan perkotaan dilupakan. Indonesia Emas 2045 hanya mimpi. Perlu dimengerti bahwa transportasi umum adalah satu indikator kota layak huni."

Transportasi umum memiliki dampak yang jauh melampaui kemacetan. Di beberapa wilayah, seperti di Provinsi Jawa Tengah, sulitnya akses angkutan umum berdampak langsung pada angka putus sekolah yang tinggi, yang kemudian berimbas pada lonjakan angka pernikahan dini dan stunting. "Angka putus sekolah meningkat yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pernikahan dini sekaligus meningkatkan kelahiran bayi stunting," tambah Djoko.

Pengurangan subsidi, secara khusus, memiliki potensi untuk mengurangi jumlah angkutan umum yang beroperasi, meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, dan mempercepat hilangnya layanan angkutan umum. Akibatnya, ketiadaan transportasi umum dapat memicu inflasi daerah, mengingat transportasi umum merupakan salah satu penentu tingkat inflasi.

Djoko menilai intervensi pemerintah sangat diperlukan untuk menghindari kegagalan pasar layanan angkutan perkotaan. Dia mencontohkan keberhasilan program "Angkot Feeder Musi Emas" di Kota Palembang, yang telah membantu mengendalikan inflasi dan menanggulangi kemiskinan ekstrem dengan menyediakan layanan transportasi gratis.

Menilik data Kementerian Perhubungan, anggaran untuk program Buy the Service (BTS) menyusut drastis pada tahun 2025. Dari Rp437,9 miliar pada 2024, anggaran ini turun ke Rp177,5 miliar. Beberapa kota yang terdampak adalah Palembang, Surakarta, Makassar, Banyumas, Surabaya, dan Balikpapan, sementara Manado dan Pontianak ditambahkan ke dalam daftar kota yang mendapatkan subsidi.

Djoko mengingatkan, kehadiran transportasi publik tidak hanya memberikan kemudahan mobilisasi, tetapi juga membantu menstabilkan ekonomi daerah setempat. "Operasional bus perintis di Kutai Kartanegara yang diberikan subsidi sebesar Rp140 juta per tahun adalah salah satu upaya pengendalian inflasi daerah," jelasnya.

Djoko berharap pemerintah mempertimbangkan kembali keputusan ini agar subsidi transportasi publik tidak dikurangi, bahkan bila perlu ditambah. Dengan memastikan transportasi umum yang layak dan terjangkau, akan membuka jalan bagi Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan bukan sekadar janji kosong.

Dengan latar belakang ini, pemerintah diharapkan untuk menemukan jalan tengah yang dapat mendukung pelaksanaan program MBG tanpa harus mengorbankan sektor transportasi publik yang jelas-jelas menjadi tulang punggung bagi kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan program BTS menjadi krusial dalam menciptakan ekosistem transportasi yang ramah dan inklusif untuk semua lapisan masyarakat.