JAKARTA - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan mendorong perguruan tinggi di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (Kepri) membentuk konsorsium sebagai wadah bersama dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan daerah.
Ia menyampaikan bahwa perguruan tinggi merupakan aset strategis karena kampus menjadi pusat utama pengembangan sumber daya manusia. Kapasitas tersebut perlu diarahkan secara nyata untuk menangani isu-isu yang ada di daerah.
Menurutnya, Riau dan Kepri mempunyai modal pembangunan yang kuat sekaligus tantangan yang khas.
Perekonomian Riau berada di peringkat keenam terbesar secara nasional, sedangkan Kepri mencatat pertumbuhan tertinggi ketiga di Indonesia pada triwulan III 2025 dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80,53 yang merupakan ketiga tertinggi di tingkat nasional.
Namun, ia menyebutkan pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya tercermin di pasar kerja. Data BPS menunjukkan tingkat pengangguran terbuka Kepri mencapai 6,94 persen per Februari 2025, tertinggi kedua secara nasional, dengan angka tertinggi berada di Kota Batam yang menjadi penopang utama ekonomi provinsi.
Tantangan lainnya yaitu kesenjangan antarwilayah. Di Riau, angka kemiskinan di Kepulauan Meranti tercatat 23,15 persen dibanding Kota Dumai yang sebesar 3,14 persen.
Sementara di Kepri, angka kemiskinan tertinggi tercatat di Kabupaten Natuna sebesar 8,06 persen, sedangkan Kota Batam berada di angka 4,03 persen.
Di sektor kesehatan, prevalensi stunting di Riau mengalami peningkatan dari 13,6 persen pada 2023 menjadi 20,1 persen pada 2024, sehingga melewati batas maksimal yang ditetapkan WHO.
Oleh sebab itu, Wamendiktisaintek Fauzan menilai potensi serta tantangan besar tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu kampus saja secara mandiri. Beragam kepakaran, program, sumber daya, hingga fasilitas kampus perlu disatukan lewat konsorsium perguruan tinggi agar berfokus pada target yang sama.
"Konsorsium itu sebenarnya adalah membangun satu ekosistem untuk memajukan pendidikan tinggi dan sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan daerah," katanya.
Wamendiktisaintek Fauzan mengambil contoh konsorsium perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menggalang 27 perguruan tinggi guna menangani masalah stunting dan kemiskinan.
Melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pendampingan Keluarga Stunting, ribuan mahasiswa diterjunkan langsung ke desa-desa dengan bimbingan dosen, serta menghasilkan riset yang relevan bagi pemerintah daerah. Pengalaman ini membuktikan pentingnya menyelaraskan penelitian kampus dengan kebutuhan riil masyarakat.
"Risetnya mengambil problem yang ada di daerah, sehingga mereka lulus itu menyerahkan disertationsnya dan dapat menjadi rekomendasi dasar pembuatan kebijakan daerah," ujar Wamendiktisaintek Fauzan.
Selain riset, ia menambahkan bahwa perguruan tinggi juga didorong untuk memperkuat relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan mahasiswa.
Pencapaian tata kelola dan akreditasi dinilai perlu sejalan dengan kualitas pelayanan serta relevansi para lulusan.
Wamendiktisaintek Fauzan turut menekankan pentingnya dukungan kampus agar mahasiswa mampu menuntaskan studi tepat waktu sekaligus memperoleh pembelajaran yang relevan, jaringan kolaborasi, dan atmosfer akademik yang kondusif.
"Kami ikut mendorong kolaborasi yang lebih konkret antara Riau dan Kepri, termasuk pemetaan terhadap kepakaran yang dimiliki perguruan tinggi dan kemudian disandingkan dengan program serta kebutuhan pemerintah daerah," ucapnya.
