JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berkolaborasi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) secara resmi merilis Program Riset Kebijakan Pembangunan Merah Putih (Prima) guna memperkokoh proses perumusan kebijakan negara berbasis bukti ilmiah.
Dalam agenda peluncuran program Prima di Jakarta, Senin, Kepala BRIN Arif Satria menjelaskan bahwa program tersebut dirancang khusus untuk menjamin setiap kebijakan dari kementerian maupun lembaga negara memiliki pijakan riset terapan yang kokoh serta teruji.
"Kami saat ini sudah mendata ada 177 riset yang akan kami lakukan tahun ini untuk membantu penyelesaian berbagai persoalan di kementerian," katanya.
Arif berharap hadirnya program ini mampu mengikis ego sektoral antarinstansi dengan memicu munculnya riset lintas sektor yang menyeluruh.
Ia menambahkan bahwa ragam entitas seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Karantina, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), hingga kementerian teknis lainnya bakal dilibatkan secara aktif.
"Insya Allah dengan Prima ini maka program sinergi kebijakan nasional menghasilkan riset terapan lintas sektor dengan sumber pendanaan yang sekali lagi saya sebutkan dari LPDP," ujar Arif Satria.
Direktur Utama LPDP Yon Arsal menggarisbawahi pentingnya kehadiran Prima di tengah tantangan pembangunan nasional yang kian rumit dan saling terkait.
Yon memandang dalam mengurai kerumitan pembangunan saat ini, pihak pemerintah tidak bisa lagi sekadar mengandalkan intuisi atau pengalaman semata demi menyusun kebijakan publik yang tepat serta terukur.
"Sehingga kami bisa memastikan bahwa setiap rupiah dana publik yang diinvestasikan didasarkan pada kalkulasi risiko dan analisis dampak yang dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya.
Yon menyambut positif tingginya antusiasme dari jajaran kementerian serta lembaga terhadap program yang menyempurnakan skema Riset Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) tersebut.
"Dalam Prima, keberhasilan riset tidak diukur semata dari publikasi ilmiah tetapi sejauh mana rekomendasi itu bisa diterjemahkan menjadi sebuah aksi kebijakan dan revisi peraturan atau berbagai program pemerintah," tutur Yon Arsal.