JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot 14 pejabat Kementerian Pertanian akibat dugaan penyimpangan uang hingga miliaran rupiah, sebagai langkah memperkokoh tata kelola dan integritas lembaga guna memperkuat reformasi birokrasi pertanian serta menjaga kepercayaan masyarakat.
"Ada 14 (pejabat) kami copot, ada eselon I, ada eselon II, ada eselon III, dan tidak diberi jabatan, sementara diperiksa. Pelanggarannya intinya hubungannya dengan uang dan ada miliaran nilainya," kata Mentan di Jakarta, Selasa.
Dia menyampaikan hal tersebut dalam jumpa pers seusai melantik jajaran pejabat eselon I dan eselon II lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) beserta pejabat pimpinan tinggi pratama Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Amran menuturkan para pejabat eselon I, eselon II, hingga eselon III yang dicopot tersebut saat ini dinonaktifkan sementara sembari menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan guna memastikan fakta serta kejelasan dugaan pelanggaran.
Dia menegaskan tindakan pencopotan dilakukan bukan sebagai hukuman akhir, melainkan upaya menjaga kinerja organisasi tetap bergulir berdasarkan prinsip keadilan, profesionalisme, serta sistem meritokrasi yang transparan demi menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersih.
Menurut Amran, jikalau proses pemeriksaan membuktikan adanya kerugian negara, kasus tersebut bakal diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH) untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku agar seluruh proses hukum berjalan secara adil dan terbuka.
Namun, apabila pejabat yang diperiksa terbukti tidak melakukan kesalahan, Kementan berjanji bakal mengembalikan posisi mereka bahkan membuka kesempatan pengembangan karier berdasarkan kinerja sebagai wujud apresiasi terhadap prinsip objektivitas dalam birokrasi.
Amran menyampaikan langkah tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam membersihkan birokrasi dari potensi penyimpangan sekaligus membangun budaya kerja yang memprioritaskan integritas serta tanggung jawab demi menghadirkan kementerian yang solid ke depan.
"Menyimpang dan itu nilainya miliaran uang titik, indikasinya ya dugaan. (Tetapi) Ini kan baru dugaan, tetapi karena dugaan, itu kami ingin organisasi ini berjalan, sehingga langsung kami tindaki," tegasnya.
Dia menambahkan salah satu pejabat yang dicopot masih memiliki hubungan keluarga dekat dengannya, namun keputusan tegas tetap dieksekusi lantaran kepentingan negara harus menjadi prioritas utama sebagai bukti keputusan tidak dipengaruhi relasi personal.
"Jadi kami harus sportif, meritokrasi. Bahkan di antara mereka ada salah satu keluarga dekat saya. Tapi ini dilakukan atas nama negara. Di sini kami harus adil pada mereka, meritokrasi, merit system, karena kalau tidak, kami sama juga beternak kejahatan, membiarkan kejahatan terjadi di Kementerian Pertanian," ucap Amran.
Proses pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan tersebut diberi batas waktu maksimal tiga bulan oleh Inspektorat Jenderal Kementan dengan harapan hasilnya dapat segera diketahui secara objektif serta memastikan penyelidikan berjalan penuh kehati-hatian.
Lebih lanjut dia mengatakan pencopotan pejabat masih berpeluang berlanjut apabila ditemukan indikasi baru, lantaran pemerintah ingin memastikan seluruh jajaran Kementan patuh pada aturan demi menjaga kualitas tata kelola pemerintahan yang terus membaik.
Aksi bersih-bersih birokrasi ini, menurut Amran, merupakan bagian dari langkah memperkuat sistem agar pencegahan penyimpangan dapat berjalan lebih efektif ke depan lewat pengawasan internal yang konsisten serta berorientasi pada pencegahan.
Amran menilai tindakan kejahatan tidak akan pernah berhenti sepenuhnya, sehingga pembangunan sistem meritokrasi dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci utama dalam menjaga pemerintahan yang bersih guna menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari penyimpangan.
Dia menggarisbawahi pula bahwa sistem mesti menjadi panglima dalam organisasi, bukan kepentingan individu, sehingga setiap pejabat wajib bekerja sesuai ketentuan dan tanggung jawab serta memastikan seluruh pegawai menjalankan tugas sesuai aturan berlaku.
Kementerian Pertanian berharap tindakan tegas tersebut sanggup mendongkrak kepercayaan publik sekaligus memperkuat pelayanan pertanian lewat birokrasi yang profesional, adil, dan berintegritas dalam menopang pembangunan sektor pangan nasional yang berkelanjutan.