DAILYENERGI.COM — Rusia dan China memblokir resolusi Dewan Keamanan PBB yang didukung Amerika Serikat untuk memperpanjang mandat panel ahli pemantau sanksi terhadap Iran. Veto dalam pemungutan suara Kamis itu mengakhiri operasional tim pengawas yang sedianya mengawasi pelanggaran sanksi nuklir Teheran. Sebelas anggota DK PBB mendukung resolusi, sementara Pakistan dan Somalia memilih abstain.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menegaskan veto negaranya sebagai bentuk penolakan terhadap langkah Barat yang dinilai memperkeruh situasi Teluk Persia. Panel ahli independen yang dibentuk Dewan Keamanan pada 2025 tidak pernah terbentuk karena perbedaan pendapat antarnegara anggota.
Mandat Panel Pemantau yang Tidak Pernah Terwujud
Dewan Keamanan semestinya menunjuk tim ahli untuk memantau dan melaporkan pelanggaran sanksi oleh Iran, termasuk merekomendasikan tindakan lanjutan. Namun perselisihan di antara 15 anggota membuat panel tersebut tidak pernah beroperasi.
Pemungutan suara memperlihatkan 11 negara mendukung perpanjangan mandat, dua abstain, dan tiga lainnya—termasuk Rusia serta China—menolak. Tanpa panel independen, Dewan Keamanan kehilangan sumber utama laporan berbasis bukti soal pelanggaran sanksi.
Posisi Teheran dan Klaim Politik di Balik Resolusi
Misi Iran untuk PBB menyampaikan terima kasih kepada Rusia dan China melalui unggahan di X. Teheran menyebut rancangan resolusi AS sebagai langkah "bermotif politik" yang mengeksploitasi Dewan Keamanan.
"Iran sangat menghargai posisi konsisten dan berprinsip Rusia dan China serta tindakan tegas mereka hari ini," demikian pernyataan misi Iran, seraya menyebut kedua negara mencegah "upaya sinis Amerika Serikat dan sekutunya menyalahgunakan Dewan Keamanan untuk tujuan politik mereka."
Kronologi Sanksi dan Mekanisme Snapback
Sanksi PBB resmi diberlakukan kembali terhadap Iran pada September 2025. Prancis, Jerman, dan Inggris mengaktifkan mekanisme "snapback" yang menghidupkan enam resolusi Dewan Keamanan sebelumnya terkait program nuklir dan militer Iran.
Langkah itu diambil setelah kekuatan Barat menuduh Iran melanggar pakta nuklir 2015. Teheran membantah tuduhan tersebut dan menegaskan tidak pernah berupaya mengembangkan senjata nuklir.
Peringatan AS soal Celah Pengawasan
Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Jennifer Locetta, memperingatkan konsekuensi veto terhadap pengawasan global. Menurutnya, tanpa panel ahli independen, Dewan Keamanan kehilangan sumber pelaporan imparsial soal pelanggaran sanksi.
"Ini menciptakan celah pengawasan yang hanya menguntungkan rezim Iran dan mereka yang mengambil keuntungan dari penghindaran sanksi," ujar Locetta di hadapan dewan usai pemungutan suara.
Larangan Perjalanan Kepala Nuklir Iran
Ketegangan diplomatik meningkat setelah AS melarang Kepala Badan Tenaga Atom Iran, Mohammad Eslami, menghadiri konferensi tahunan IAEA di Wina. Dewan Keamanan menolak permintaan pengecualian untuk mencabut larangan perjalanannya.
Larangan itu bagian dari sanksi snapback yang menyasar pejabat Iran terkait program nuklir dan rudal balistik. Media negara Iran melaporkan Eslami dan delegasinya terpaksa membatalkan kunjungan setelah Austria mencabut visa mereka.
Dampak bagi Arsitektur Pengawasan Nuklir Global
Veto Rusia dan China menandai perpecahan mendalam di antara anggota tetap Dewan Keamanan soal penanganan program nuklir Iran. Sebelas negara yang mendukung resolusi gagal mencapai konsensus yang dibutuhkan untuk memperpanjang mandat.
Tanpa panel pemantau, mekanisme verifikasi pelanggaran sanksi bergantung sepenuhnya pada laporan negara anggota dan badan internasional seperti IAEA. Sejumlah pengamat memperingatkan celah ini dapat memperlemah tekanan internasional terhadap Teheran.
Perkembangan selanjutnya bergantung pada apakah Dewan Keamanan mampu menemukan formula kompromi untuk menghidupkan kembali mekanisme pengawasan, atau membiarkan sanksi berjalan tanpa pengawas independen.