JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia secara intensif mengkaji berbagai kerangka kebijakan strategis guna memantapkan pilar kedaulatan energi dalam negeri, yang bermuara pada perhelatan Sidang Dewan Energi Nasional (DEN) di bawah pimpinan langsung Presiden Prabowo Subianto bertempat di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Kamis (17/9/2026).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memaparkan intisari jalannya persidangan tersebut melalui siaran resmi yang dipublikasikan lewat akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Kamis malam.
Dalam forum tersebut, pemerintah menegaskan bahwa perwujudan ketahanan energi yang tangguh mutlak bertumpu pada optimalisasi potensi kekayaan sumber daya alam yang tersedia di bumi pertiwi.
“Kemandirian energi nasional harus dibangun dari kekuatan dan sumber daya yang dimiliki Indonesia sendiri,” demikian keterangan yang disampaikan Teddy.
Agenda sidang pleno tersebut turut dihadiri oleh jajaran menteri anggota Kabinet Merah Putih serta para figur pimpinan DEN, di mana Presiden Prabowo memegang kendali penuh persidangan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DEN.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Harian DEN, Bahlil Lahadalia, menguraikan enam poin arahan krusial yang dibahas guna mengikis tingkat ketergantungan negara terhadap pasokan energi impor dari luar negeri.
Langkah perdana mencakup akselerasi pemanfaatan sumber energi domestik, mulai dari komoditas kelapa sawit, jagung, ubi kayu, tebu, cadangan batu bara, potensi panas bumi, hingga pemanfaatan energi surya.
Poin kedua menitikberatkan pada perluasan inovasi bahan bakar nabati melalui penerapan program B50 dan E50 sebagai perisai pelindung untuk menekan laju impor komoditas BBM.
Berikutnya, pada langkah ketiga, pemerintah mematok target percepatan pembangunan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga menembus kapasitas 100 gigawatt peak (GWp) dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, yang diselaraskan dengan ekspansi bauran energi hijau lainnya.
Strategi keempat berfokus pada optimalisasi operasional ladang minyak eksisting serta menggenjot laju eksplorasi sumur baru guna mendongkrak produktivitas minyak mentah nasional.
Langkah kelima ditandai dengan komitmen keberlanjutan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) secara bertahap berdasarkan hasil kajian komprehensif.
Terakhir, poin keenam memuat perumusan cetak biru atau peta jalan energi yang tersusun rapi dan terukur, mencakup target tahunan, estimasi kebutuhan pendanaan, lini masa eksekusi, serta pembagian mandat tugas yang jelas.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pencapaian kedaulatan energi bukan sekadar instrumen untuk mencukupi kebutuhan domestik semata, melainkan menjadi fondasi utama dalam mengokohkan ketahanan ekonomi serta kedaulatan politik negara di tengah gelombang ketidakpastian geopolitik global.
“Kemandirian energi bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan memberi ruang yang lebih besar bagi Indonesia untuk menentukan arah pembangunannya di tengah dinamika geopolitik global,” demikian pernyataan Presiden yang dikutip dalam keterangan Sekretariat Kabinet.