JAKARTA — Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro menilai trilema keberlanjutan yang mencakup stabilitas dinamis, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan ekonomi inklusif tidak bertentangan serta justru saling menguatkan.
“Seolah-olah terdapat pilihan yang dilematis, mau pertumbuhan atau mau stabilitas, mau inklusif atau mau efisiensi. Saya berpandang bahwa framing tersebut perlu kami luruskan bersama,” kata Solikin dalam uji kelayakan dan kepatutan.
Pengalamannya selama 32 tahun di bank sentral meyakinkan Solikin bahwa stabilitas membuka peluang pertumbuhan, pertumbuhan membuka lapangan kerja, dan inklusivitas memperkokoh fondasi ekonomi sosial.
“Selanjutnya, basis ekonomi yang semakin kuat, pada akhirnya kembali memperkukuh stabilitas. Jadi, ketiganya saling memperkuat satu sama lain,” kata dia.
Solikin menawarkan delapan skema kebijakan berakronim “SEMANGKA” sebagai paket terintegrasi guna mendukung program Asta Cita Pemerintah.
Akronim tersebut mencakup stabilitas dinamis, efektivitas kebijakan moneter pro-market, makroprudensial adaptif, akselerasi pendalaman pasar keuangan, navigasi ekonomi inklusif syariah, digitalisasi sistem pembayaran, kelembagaan kredibel, hingga sinergi nasional.
“’S-E-M-A’ sebagai jangkar kebijakan. Kemudian, ’N dan G’ sebagai mesin transformasi, serta ‘K-A’ sebagai pengungkit implementasi,” jelas Solikin.
Solikin memerinci bahwa jangkar kebijakan berfungsi menjaga stabilitas, mesin transformasi menyasar sektor riil, sedangkan pengungkit implementasi menjamin efektivitas serta kredibilitas eksekusi di lapangan.
Ia menegaskan stabilitas nilai tukar beserta laju inflasi wajib menjadi pijakan utama kredibilitas BI.
“Kredibilitas yang selama ini telah kami peroleh, is not taken for granted. Tidak datang secara ujug-ujug, tetapi diupayakan dengan komitmen dan kerja keras,” kata dia.
Penerapan instrumen kebijakan yang terukur akan menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, sekaligus membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pada saat bersamaan, Solikin menilai BI harus menjamin ketersediaan serta perputaran likuiditas di dalam perekonomian secara optimal.
“Karena itu, saya melihat perlunya kombinasi berbagai strategi, antara lain melalui ekspansi likuiditas melalui operasi moneter yang pro-market, memperdalam pasar uang, serta memperkuat realisasi insentif likuiditas yang diberikan oleh Bank Indonesia,” jelas dia.
Strategi berlanjut pada penerapan kebijakan makroprudensial yang lebih adaptif untuk mendorong daya serap intermediasi.
“Ada beberapa inovasi yang perlu terus kami perkuat untuk mendorong lebih lanjut pembiayaan inklusif, mengakselerasi pendalaman pasar uang, dan meningkatkan basis pembiayaan non-tradisional,” kata dia.
Solikin berencana mengkaji agar instrumen makroprudensial bergerak lebih terarah seiring menguatnya mandat penciptaan lapangan kerja baru.
“Jadi orientasinya bukan sekadar credit growth, yang kami kejar adalah credit quality, economic additionality, dan job creation,” kata dia.
Lewat Blueprint Pendalaman Pasar Uang, pihaknya bakal memacu diversifikasi produk, keaktifan pelaku pasar, kredibilitas price discovery, serta modernisasi infrastruktur yang terintegrasi.
Ia menambahkan transformasi baru bermakna jika dampaknya dirasakan warga. Oleh sebab itu, aspek "N dan G" dijadikan mesin utama.
“Dalam hal ini, pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif, termasuk ekonomi syariah di dalamnya, akan diarahkan agar semakin terhubung dengan program-program prioritas pemerintah yang memberikan dampak langsung kepada sektor riil,” kata dia.
Seluruh strategi dipastikan memerlukan topangan lembaga yang solid lewat penguatan tata kelola, peningkatkan kapasitas sektor keuangan, serta efisiensi sumber daya.
Solikin M. Juhro saat ini menjabat Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI sejak 16 Juni 2023.
Sebelumnya, ia sempat memimpin Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter pada periode 2022-2023 serta Departemen Institut BI pada 2018-2022.
Sebelumnya, Komisi XI DPR RI telah menggelar uji kelayakan terhadap calon Gubernur BI Destry Damayanti dan calon Deputi Gubernur Senior BI Aida S. Budiman.
