DAILYENERGI.COM — Amerika Serikat memperpanjang larangan visa bagi Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas dan sejumlah pejabat Palestina lainnya. Kebijakan itu membuat Abbas tidak bisa menghadiri Sidang Umum PBB di New York pekan depan, menurut keterangan Departemen Luar Negeri AS.
Dampak paling langsung terlihat pada agenda diplomasi Abbas. Pemimpin Otoritas Palestina itu semestinya berada di New York untuk menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pekan depan.
Abbas Batal ke Markas Besar PBB di New York
Sidang Umum PBB menjadi forum tahunan tempat para pemimpin dunia menyampaikan posisi resmi masing-masing negara. Bagi Palestina, kehadiran di forum itu kerap dipakai untuk menekan komunitas internasional agar mendukung status keanggotaan penuh di PBB.
Dengan visa yang ditahan, Abbas kehilangan panggung itu. Belum ada keterangan resmi dari otoritas Palestina soal siapa yang akan mewakili mereka atau apakah perwakilan tingkat lain tetap dikirim.
Departemen Luar Negeri AS tidak memerinci berapa lama perpanjangan larangan berlaku, maupun daftar lengkap pejabat yang terkena. Keterangan yang beredar hanya menyebut "pejabat Palestina lainnya" tanpa menyebut nama.
Larangan Visa Sebelumnya Sudah Diterapkan
Penahanan visa ini bukan kebijakan baru. Larangan serupa sudah pernah diberlakukan sebelumnya, dan kini diperpanjang tanpa indikasi akan dicabut dalam waktu dekat.
Washington belum memberi penjelasan publik soal alasan perpanjangan. Sejumlah pengamat menilai kebijakan ini berkaitan dengan sikap politik AS terhadap kepemimpinan Palestina, namun belum ada konfirmasi resmi atas dugaan tersebut.
Sampai berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari kantor Abbas di Ramallah. Juru bicara Otoritas Palestina juga belum merilis pernyataan menyusul keputusan Departemen Luar Negeri AS.
PBB Belum Beri Keterangan Soal Delegasi Palestina
Sekretariat PBB belum mengeluarkan pernyataan mengenai komposisi delegasi Palestina pada sidang tahun ini. Prosedur PBB memungkinkan suatu entitas diwakili pejabat selain kepala pemerintahan, meski kehadiran pemimpin tertinggi biasanya memberi bobot politik berbeda.
Sejumlah negara anggota PBB yang mendukung Palestina diperkirakan akan menyinggung keputusan AS ini dalam sesi debat. Namun belum ada negara yang secara resmi menyatakan akan mengangkat isu tersebut.
Yang ditunggu sekarang adalah apakah Abbas mengutus perwakilan pengganti ke New York, dan apakah AS memberi pengecualian visa untuk keperluan diplomasi multilateral. Sampai saat ini, belum ada sinyal ke arah itu.
