DAILYENERGI.COM — Presiden Prabowo Subianto menilai kekuatan pertahanan Indonesia belum tersebar merata ke seluruh wilayah, dengan menyoroti 514 kabupaten yang sebagian besar belum memiliki kehadiran satuan TNI. Dalam program "Presiden Prabowo Menjawab", ia menyebut keterbatasan jumlah batalion membuat pengawasan kekayaan alam di daerah menjadi tantangan tersendiri.
Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan di balik dorongan penguatan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurutnya, sistem pertahanan dan keamanan negara harus mampu menjangkau seluruh wilayah, bukan hanya terpusat di beberapa titik strategis.
Pernyataan itu disampaikan dalam program "Presiden Prabowo Menjawab" yang dikutip Kamis (17/9/2026). Prabowo menyoroti luasnya wilayah Indonesia sebagai faktor utama yang menuntut penyesuaian kekuatan pertahanan.
514 Kabupaten Jadi Dasar Perhitungan Kebutuhan Batalion
Prabowo menyebut Indonesia memiliki 514 kabupaten dengan ukuran wilayah yang tidak kecil. Menurut dia, jumlah itu menjadi dasar penghitungan kebutuhan satuan TNI di lapangan.
"Negara kita ini besar sekali. Kita punya 514 kabupaten, dan kabupaten itu besar. Bukan kabupaten yang kecil-kecil, kabupaten itu besar," ujarnya.
Mantan Menteri Pertahanan itu lalu membandingkan jumlah batalion yang tersedia dengan total kabupaten. Jika satu batalion ditempatkan di setiap kabupaten, masih ada lebih dari 360 kabupaten yang belum memiliki kehadiran satuan TNI.
Pengawasan Kekayaan Alam Terkendala Sebaran Satuan
Keterbatasan jumlah satuan, kata Prabowo, berdampak langsung pada pengawasan kekayaan alam. Sumber daya yang tersebar di berbagai daerah membutuhkan kehadiran personel dan pos pertahanan yang memadai.
Selama ini, kekayaan alam di wilayah terpencil kerap menjadi sasaran aktivitas ilegal seperti penambangan tanpa izin dan penebangan liar. Kehadiran TNI dianggap penting untuk memperkuat pengamanan aset negara di daerah-daerah tersebut.
Prabowo tidak merinci berapa tambahan batalion yang dibutuhkan. Ia hanya menegaskan bahwa penguatan TNI menjadi salah satu prioritas agar pertahanan tidak hanya bertumpu pada jumlah satuan yang terbatas.
Dorongan Penguatan Struktur Pertahanan ke Daerah
Wacana penguatan TNI hingga tingkat kabupaten menandai arah kebijakan pertahanan yang lebih menyebar. Selama ini, pos-pos TNI lebih banyak terkonsentrasi di wilayah perbatasan dan kawasan strategis tertentu.
Penambahan satuan di daerah akan berdampak pada kebutuhan anggaran, rekrutmen personel, dan pembangunan infrastruktur militer. Kementerian Pertahanan belum memberikan rincian soal rencana ini.
Pernyataan Prabowo sejalan dengan sejumlah kebijakan sebelumnya yang menyoroti pentingnya kedaulatan wilayah dan pengamanan sumber daya alam. Pemerintah belum mengumumkan jadwal atau target konkret penambahan batalion di kabupaten yang belum memiliki satuan TNI.