DAILYENERGI.COM — Subsidi LPG 3 kg menghadapi tekanan besar. Realisasi penyaluran hingga Juli 2026 saja sudah mencapai 5,05 juta ton, dan diperkirakan terus bertambah hingga akhir tahun. Jika proyeksi tersebut terwujud, pemerintah harus menanggung beban subsidi di atas pagu anggaran yang tersedia.
Untuk tahun 2027, tekanan diperkirakan semakin berat. Dalam Rancangan APBN 2027, kuota volume LPG 3 kg dituliskan sebesar 8,9 juta ton, lebih tinggi dibandingkan kuota tahun sebelumnya. Artinya, tren pertumbuhan konsumsi gas melon belum menunjukkan tanda melambat.
Proyeksi Konsumsi dan Kuota yang Terus Melonjak
Angka-angka ini menjadi dasar pemerintah bergerak. Alih-alih sekadar menambah pasokan, Kementerian ESDM memilih membenahi sistem dari hulu, yaitu memastikan siapa saja yang benar-benar berhak menerima subsidi.
"Kalau solusinya hanya menambah kuota, persoalan subsidi tidak pernah selesai. Yang harus kita benahi adalah tata kelolanya," ujar Dwi Anggia di Jakarta, Senin.
Pernyataan ini keluar di tengah kekhawatiran jebolnya pagu subsidi energi. Dengan konsumsi yang diprediksi melebihi kuota, pemerintah menghadapi pilihan sulit: menambah anggaran atau memperketat penyaluran di lapangan.
Perbaikan Tata Kelola Jadi Kunci Subsidi Tepat Sasaran
Pembenahan basis data menjadi prioritas utama. Pemerintah ingin mengetahui secara pasti profil penerima manfaat, sehingga penyaluran LPG 3 kg hanya menyasar rumah tangga dan usaha mikro yang membutuhkan.
Selama ini, kebocoran subsidi sering terjadi karena gas melon dinikmati juga oleh golongan mampu, atau bahkan dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Data yang akurat diharapkan menutup celah tersebut.
Menurut Dwi Anggia, pembenahan sistem ini merupakan solusi jangka panjang. Untuk itu, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan tambal sulam berupa penambahan kuota setiap tahun.
Ketersediaan Energi dan Disiplin Subsidi Berjalan Beriringan
Kementerian memastikan langkah ini tidak akan mengganggu pasokan di pasar. Masyarakat yang berhak tetap mendapat akses gas melon dengan harga subsidi, sementara pemerintah menjaga agar anggaran negara tidak bocor.
"Jadi, ada dua prinsip yang harus berjalan bersamaan, ketersediaan energi untuk rakyat harus dijamin, tetapi subsidi juga harus semakin tepat sasaran," ucap Dwi Anggia.
Kebijakan ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam menyeimbangkan perlindungan daya beli masyarakat kecil dengan disiplin fiskal. Jika basis data berjalan efektif, beban subsidi LPG 3 kg ke depan diharapkan lebih terkendali tanpa memicu kelangkaan di pasar.