DAILYENERGI.COM — Dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR di Jakarta, Bahlil merinci kuota itu terdiri dari 19 juta kiloliter minyak solar dan 0,561 juta kiloliter minyak tanah. Ia menegaskan, solar masih banyak dipakai untuk berbagai sektor publik, sehingga harga jual ecerannya perlu dijaga tetap terjangkau.

Solar 19 Juta KL, Minyak Tanah 0,56 Juta KL

Porsi terbesar kuota BBM bersubsidi tahun depan jatuh pada minyak solar, mencapai 19 juta kiloliter. Menurut Bahlil, konsumsi solar tidak hanya didominasi transportasi darat, tetapi juga transportasi laut, kereta api, usaha perikanan, pertanian, usaha mikro, dan pelayanan umum.

"Usulan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN tahun 2027 sebesar 19,561 juta kiloliter dengan rincian minyak tanah sebesar 0,561 juta kiloliter dan minyak solar sebesar 19 juta kiloliter," ujarnya.

Adapun minyak tanah yang dialokasikan sekitar 561 ribu kiloliter, jauh lebih kecil dibanding solar. Angka ini mencerminkan peralihan sebagian masyarakat ke LPG, meski minyak tanah masih dibutuhkan di sejumlah daerah.

LPG 3 Kg Tetap 8 Juta Metrik Ton

Untuk gas melon, pemerintah mengusulkan kuota subsidi LPG 3 kg sebesar 8 juta metrik ton pada 2027. Angka ini mengacu pada realisasi penyaluran hingga Juli 2026 yang telah dibahas bersama Komisi XII DPR pada Februari dan Juli.

"Berdasarkan realisasi sampai dengan Juli 2026 diusulkan volume LPG 3 kg dalam RAPBN tahun 2027 sebesar 8 juta metrik ton, ini sejalan dengan beberapa pembahasan yang sudah kita lakukan di Komisi XII baik di bulan Februari maupun di bulan Juli," terang Bahlil.

Kuota tersebut dimaksudkan untuk menjaga daya beli rumah tangga dan usaha kecil yang selama ini mengandalkan LPG bersubsidi.

Subsidi Listrik Rp117,84 Triliun dan Asumsi Makro

Selain BBM dan LPG, pemerintah juga memasukkan subsidi listrik sebesar Rp117,84 triliun dalam RAPBN 2027. Angka ini dihitung dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$75 per barel, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, dan inflasi 2,5%.

Bahlil mengingatkan, besaran subsidi bisa bertambah jika asumsi tersebut meleset. "Jadi kalau harganya naik asumsi naiknya menjadi US$ 80 per barel ICP, maka ada kemungkinan penambahan subsidi termasuk nilai tukar. Ya kita berdoa aja mudah-mudahan nilai tukar tidak terlalu banyak terkoreksi," katanya.

Keputusan ini menjadi acuan penyaluran subsidi energi tahun depan. Namun, pergerakan harga minyak global dan nilai tukar rupiah tetap menjadi variabel yang akan menentukan apakah anggaran subsidi perlu ditambah di tengah tahun.