DAILYENERGI.COM — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memastikan layanan pertanahan dan tata ruang tidak terganggu setelah empat orang kepercayaan Menteri Nusron Wahid terjerat kasus dugaan korupsi di KPK. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menyatakan pihaknya menghormati proses hukum dan siap kooperatif dengan penyidik antirasuah.
"Kementerian ATR/BPN tentunya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan juga akan kooperatif terhadap KPK," ujar Ossy.
Instruksi Nusron agar Layanan Publik Tidak Terhenti
Menurut Ossy, Nusron menginstruksikan jajaran kementerian untuk memastikan pelayanan pertanahan dan tata ruang tetap berjalan. Instruksi itu disampaikan di tengah sorotan publik terhadap kasus yang menyeret orang-orang dekat sang menteri.
"Tugas kami saat ini tentunya di kementerian atas arahan Pak Menteri adalah memastikan pelayanan pertanahan dan tata ruang terus bisa berjalan dengan baik kepada masyarakat," kata Ossy.
Ossy juga menyebut Nusron menyarankan agar internal Kementerian ATR/BPN menindaklanjuti perkembangan perkara di KPK. Langkah itu dinilai penting agar kementerian bisa menyesuaikan kebijakan internal dengan jalannya penyidikan.
Nusron Kembali Absen di Rapat DPR
Nusron Wahid kembali tidak hadir dalam rapat di DPR setelah empat orang kepercayaannya terkena operasi tangkap tangan KPK. Ketidakhadiran itu menambah daftar pertanyaan publik soal posisi menteri di tengah kasus yang menyeret lingkaran terdekatnya.
KPK sebelumnya mengungkap dugaan aliran dana dari bos Summarecon ke orang kepercayaan Nusron Wahid. Menurut penyidik, setoran senilai Rp1,5 miliar itu diduga terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).
Dugaan Suap Rp1,5 Miliar untuk Pengurusan HGB
Angka Rp1,5 miliar yang disebut KPK menjadi salah satu fokus penyidikan. Penyidik menduga dana itu mengalir ke pihak yang punya akses ke proses pengurusan HGB di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Hingga kini KPK belum mengumumkan status hukum resmi para pihak yang terjerat. Penyidik masih mendalami peran masing-masing orang, termasuk kemungkinan keterkaitan dengan pejabat lain di kementerian.
Kementerian ATR/BPN menyatakan tidak akan menghalangi penyidikan. Ossy memastikan koordinasi dengan KPK berjalan, sementara pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas harian kementerian.
Yang Berubah Setelah OTT KPK
Operasi tangkap tangan KPK menempatkan empat orang kepercayaan Nusron dalam pusaran kasus korupsi. Posisi mereka yang dekat dengan pengambil kebijakan membuat publik menunggu apakah penyidikan akan menyentuh lingkaran dalam menteri.
Nusron sendiri belum memberikan keterangan langsung soal kasus ini. Kementerian hanya menyampaikan sikap resmi melalui Wakil Menteri Ossy Dermawan di Senayan.
Bagi masyarakat, dampak paling langsung adalah kelangsungan layanan pertanahan dan tata ruang. Kementerian berjanji tidak ada gangguan administrasi, termasuk untuk permohonan HGB dan sertifikasi tanah yang tengah berjalan.
KPK diperkirakan terus memanggil pihak-pihak terkait dalam pekan-pekan mendatang. Perkembangan perkara ini akan menentukan seberapa jauh kasus menyentuh kebijakan pertanahan nasional.
